Dewan Minta Dinas Pertanian Atasi Masalah Petani Tanjung Buka

2012-01-25  18:33:22

TANJUNG SELOR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan sangat menyayangkan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kondisi petani di daerah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tanjung Buka SP I Kelurahan Selimau Kecamatan Tanjung Selor, yang mengalami ancaman gagal panen, akibat serangan hama tikus, burung dan rumput liar. Apalagi daerah tersebut berdekatan dengan kawasan food estate yang pernah diresmikan Menteri Pertanian bersama Bupati Bulungan Budiman Arifin beberapa bulan lalu.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Bulungan Slamet Riyanto kepada Poskota Kaltim, Selasa (24/01) usai meninjau langsung ke lokasi di Tanjung Buka SP I. Selain itu dirinya sangat kecewa, pasalnya daerah transmigrasi tersebut merupakan daerah transmigrasi yang terisolir, meskipun lokasi trans tersebut tidak jauh dari kota.
“Kita meminta Pemkab Bulungan melalui Dinas Pertanian dan Dinas Transmigrasi serius menangani petani transmigran tersebut. Pasalnya keluhan dan masalah yang saat ini dihadapi petani sudah berulang kali,” ungkap Slamet Riyanto.
Slamet Riyanto menjelaskan ketidakseriusan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat transmigrasi terbukti dari jarangnya petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) berada di lokasi serta kosongnya kantor Unit Pelayanan Transmigrasi (KUPT) yang semestinya di tempati oleh ketua UPT Tanjung Buka SP I.
“Bagaimana Kabupaten Bulungan bisa swasembada beras, dan bagaimana program Food Estate bisa berjalan baik kalau instansi terkait tidak bisa memperhatikan kondisi yang dialami petani. Apalagi petugas PPL dan KUPT yang menjadi ujung tombak membina petani jarang ditempat. Padahal mereka di gaji oleh Negara,” jelas Slamet Riyanto.
Slamet Riyanto menegaskan jika terpuruknya petani transmigrasi tersebut terus dibiarkan dan penanganannya lambat, maka dapat merugikan para petani. Dan, kondisi tersebut pun bisa membuat para petani hengkang dari daerah transmigrasinya. Padahal, petani transmigrasi juga memiliki peran penting dalam melaksanakan program Food Estate.
“Kita juga meminta persoalan penyediaan sarana air bersih yang saat ini belum kunjung tuntas segera diselesaikan. Apalagi di SP I itu sudah ada instalasi air bersih, yang telah terpasang sejak 4 tahun lalu, namun belum juga dioperasikan. Inikan bisa dikategorikan pemborosan anggaran,” tegas Slamet Riyanto. vic/adv