Kapolda Tegaskan Bupati PPU Tersangka

2012-05-31  13:34:21

Balikpapan,Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Drs. Bambang Widaryatmo, kembali menegaskan kasus yang melibatkan bupati Penajam Paser Utara (PPU) terus berlanjut dan dalam waktu dekat ini akan dipanggil kembali sebagai tersangka untuk beberapa pertanyaan penyidik.
‘’Kalau ada yang mengatakan bupati PPU masih saksi, kami tegaskan kalau awalnya saat pemanggilan pertama yang bersangkutan belum hadir dan baru hadir pada panggilamn kedua dan ketiga dan saat panggilan itu dia bukan lagi sebagai saksi tapi sudah tersangka. Dan ini masih perlu dipanggil untuk melengkapi beberapa pertanyaan penyidik,’’ tegas Kapolda Kaltim disela-sela pembahasan perkembangna pembangunan perbatasan Kaltim di Hotel Grand Senyiur, kemarin.
‘’Siapa bilang dia itu saksi, statusnya sudah ditingkatkan menjadi tersangka kenapa belum ditahan ini karena bupati PPU itu menyatakan tidak akan menggelapkan barang bukti atau hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) juga dia tidak akan melarikan diri,’’ kata Kapolda menambahkan.
Dibagian lain Ketua Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) HM Mukmin Faisjal HP, mengatakan kalau bupati PPU Andi Harahap, menjadi perhatian pimpinan daerah Partai Golkar (PG) dan DPP Partai Golkar sehingga pihak DPP sudah menunjuk Yusril Ihza Mahendra dan rekan untuk mendampingi ketua DPD Partai Golkar Penajam Paser Utara (PPU) yang juga bupati daerah tersebut, Andi Harahap, yang kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan tumpang-tindih lahan batu bara.
Penunjukan advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta itu sudah diteken oleh Andi Harahap dengan mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini pada Jumat (25/5) lalu di Jakarta, dengan demikian, Andi Harahap mendapatkan tambahan kuasa hukum baru, di mana sebelumnya sudah ada kuasa hukum Jhon Matias dan rekan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Jakarta mengatakan, pendampingan diberikan menyusul perkembangan kasus yang menimpa kadernya tersebut yang dinilai penuh dengan muatan politis, sebenarnya itu domain administrasi tata negara, tetapi masuk ke wilayah  ranah hukum pidana olehnya kita siapkan pengacara handal.
Yusril Ihza Mahendra dijadwalkan akan mendampingi kliennya saat sang Bupati PPU memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya dari Polda Kaltim, sejumlah nama pengacara yang akan mendampingi Yusril Ihza Mahendra dalam melakukan pembelaan bagi Andi Harahap di antaranya, Hidayat Achyar, Widodo Iswantoro, Arfa Gunawan, Agus Dwi Warsono, dan Jamaluddin Karim juga ada Jhon Mathias, Mai Indradi, Chandra Caesar, dan Saltino Rinaldi Hazzy, sehingga total kuasa hukum yang mendampingi berjumlah 10 orang.
Andi Harahap yang dihubungi harian ini membenarkan telah menandatangani surat kuasa dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, namun dia menolak untuk memberi komentar berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka sedangkan Jhon Mathias kepada media ini, mengungkapkan, kliennya dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana.
Namun, Jhon mengatakan, kliennya tak bisa disangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) karena kepala daerah adalah jabatan politis, sedangkan yang mengurus dan membidangi pertambangan adalah kepala dinas dalam hal ini kepala Dinas Pertambangan, setiap badan usaha atau perorangan untuk mendapatkan izin pertambangan akan mengajukan permohonan, baik itu berupa Kuasa Pertambangan, IUP, dan IUPK kepada Bupati dengan syarat sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundangan , telah diparaf secara berjenjang oleh pejabat yang membidanginya, terang Jhon.
Dengan demikian, sambung dia, kliennya itu tidak bisa disangkakan terhadap Pasal 264 ayat (1), karena kepala daerah (bupati) merupakan jabatan politis, dan bukanlah jabatan teknis. Ia menekankan, bahwa sebelum surat ditandatangani oleh kepala daerah, drafnya telah diparaf secara berjenjang oleh pejabat yang membidanginya.
Maka dengan demikian, unsur memalsukan dan/atau dipalsukan tidak bisa dikenakan dan/atau disangkakan terhadap kliennya tersebut, karena telah sesuai dengan Pasal 25 huruf g UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di bagian lain, Jhon Mathias mengungkapkan, ada yang janggal dalam Surat P.19 Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor B-358/Q.4.4/Epp.2/07/2011 tertanggal 12 Juli 2011, perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka Jono (Plt Kadis Pertambangan yang sudah divonis 7 bulan penjara dalam kaitan kasus ini, Red), yang disangka melanggar Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana. Max

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim


New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2409 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...