Cabut Izin Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan

2010-01-28 11:53:32

Gubernur Intruksikan Bupati dan Walikota

2003-01-01  03:54:45

SAMARINDA: Gubernur Kaltim H Awang Ferok Ishak mengancam akan mencabut izin perusahaan tambang yang melakukan pengrusakan lingkungan, dan tak memberikan konstribusi kepada daerah. Ini sebagai upaya menjaga dan melestarikan lingkungan.
"Apabila telah diberikan peringatan, tapi masih tak mengindahkan, maka saya intruksikan kepada Bupati dan walikota agar izin perusahaan tambang itu dicabut," tandas Awang Farok Ishak, dalam acara jumpa pers, Kamis (28/1) di Ruang Tepian kantor Gubernur Kaltim.
Selain itu, Awang Faroek menyampaikan terbitnya izin tambang di kawasan terlarang, karena ada izin Menteri Kehutanan. Pada saat penerbitan izin itu, tak melibatkan pemerintah daerah. Sehingga, mereka tak mengetahui izin yang dikeluarkannya. Seperti terjadi saat ini, ada izin yang diterbitkan Menteri Kehutanan di kawasan hutan lindung, seperti Tahura Bukit Soeharto.
"Dengan diterbitkannya izin tersebut, tentu kita tidak berbuat apa-apa. Sebab yang mengeluarkan izin adalah pemerintah pusat, yaitu Menteri Kehutanan melalui PKP2B (Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara). Tetapi, kalau ada apa-apa, pemerintah provinsi yang disalahkan," kata Awang.
Menurut Awang, Pemprov tak memiliki wewenang mencabut izin pertambangan, karena provinsi tidak mempunyai lahan. Dan, maraknya lahan tambang di wilayah kabupate dan kota, karena pemerintah pusat yang mengelurkan PKP2B, juga ada ijin tambang berupa KP (Kuasa Pertambangan) yang dikeluarkan bupati dan walikota.
"Kalau ada yang protes terkait kerusakan lingkungan, jangan protes ke Gubernur, tetapi protes ke bupati dan walikota. Karena ijin KP-nya dikeluarkan bupati dan walikota. Walau demikian, tidak berarti Pemprov tidak memiliki peran sama sekali," tandasnya.
Awang menambahkan, jumlah Kuasa Pertambangan (KP) di Kaltim sebanyak 1.180 KP. Seperti di Kutai Kartanegara sebanyak 687 KP, dengan luasan KP 1.237.374 hektar. Lalu di Kutai Barat ada 138 KP, dengan luasan 395.486 hektar. Kemudian Samarinda, terdapat 76 KP, dengan luasan 27.557 hektar.
"Dari jumlah KP tersebut, tentu ada KP yang tidak ada kontribusinya untuk daerah, khusunya tempat dimana beroperasi. Keberadaan perusahaan itu hanya merusak lingkungan. Sayangnya, hal itu tidak ada tindakan tegas. Karena itu, saya meminta kepada bupati maupun walikota, mulai tahun 2010 ini, kalau ada perusahaan tambang yang merusak lingkungan, saya minta izin perusahaan yang bersangkutan dicabut saja,"tegas Awang.mar



Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim

Senin 27 Oktober 2014
Senin 27 Oktober 2014
New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2519 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...