Ratusan Warga Loa Kulu Demo DPRD Kukar

2009-06-22 14:25:15

PT MPP Resahkan Warga Loa Kulu

2009-06-22 11:39:20

Poskota Kaltim.Com-TENGGARONG: Ratusan warga Kecamatan Loa Kulu yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Korban Tambang (ARKTLK), Senin (22/6) pagi kemarin melakukan aksi unjuk rasa dikantor DPRD Kutai Kartanegara.
Aksi itu menuntut persoalan beroperasinya sejumlah perusahaan tambang di Loa Kulu, yang salah satunya dilakukan PT Mega Prima Persada (MPP), yang dianggap warga sangat meresahkan sekali. Mengingat, sejak beroperasi perusahaan tersebut, persawahan milik warga terendam dan terancam gagal panen.
"Sungguh sangat ironis, banyak perusahaan tambang tak membuat kesejahteraan masyarakat lebih baik, dan malah persawahan warga hancur akibat aktivitas tambang," kata pengunjuk rasa.
Selain kerusakan lahan, peluang warga utamanya para pemuda untuk bisa mendapatkan lapangan kerja diperusahaan tersebut sangat minim sekali, tidak ada perhatian dari perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.
Tak berapa lama, melakukan orasi dihalaman kantor DPRD, akhirnya anggota DPRD Marwan mengajak para demonstran untuk melakukan pertemuan di ruang Panmus (Panitia Musyawarah) yang menghadirkan dari pihak Bapedalda.
"Sejak beroperasinya perusahaan tambang, membuat resah masyarakat di Loa Kulu, karena sawah kami terendam dan tercemar, masalah debu juga menjadi menu hisapan saban hari, tak hanya itu persoalan tenaga kerja juga banyak tak memberdayakan masyarakat di Loa Kulu," tutur Pujiono salah seorang warga Jembayan saat pertemuan kemarin.
Sementara itu sejumlah anggota dewan yang hadir dalam pertemuan itu, seperti Marwan, Suriadi, Idrus, H Safrudin, serta perwakilan dari Bapedalda dan pihak Dinas Pertambangan, sepakat akan melakukan croscek kelapangan terhadap kondisi persawahan yang dianggap warga terendam tercemar akibat operasinya tambang."Kita akan lakukan croscek kelapangan, dan kita berharap pemerintah segera membentuk tim guna melakukan peninjauan dilapangan," kata Marwan.
KINERJA FPMKL DISOROT
Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMKL) yang selama ini disebut sebagai lembaga yang memperjuangkan hak masyarakat Loa Kulu, ternyata dianggap warga tak ubahnya sebagai lembaga yang hanya mengurusi adminitratif saja, dan tidak mampu memperjuangkan hak-hak rakyat Loa Kulu.
Informasi yang diperoleh dari sumber media ini, bahwa royalti operasinya PT MPP kepada masing-masing desa di Loa Kulu, tak terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan, peran FPMKL dalam mengelola dan merealisasikan dana royalti kedesa lebih besar tanpa melibatkan aparat desa. awi

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim

Senin 22 September 2014
Senin 22 September 2014
New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
 
 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2468 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...