Penambahan Dana Pemilu Kada Terindikasi Langgar Aturan

3 Anggota KPU Samarinda Konsultasi ke Kejati Kaltim

2010-06-26  01:42:28

SAMARINDA–Penambahan anggaran pelaksanaan Pemilukada Samarinda yang dilakukan Pemkot Samarinda, ditengarai adanya indikasi menyalahi aturan dan perundang-undangan. Kekhawatiran akan indikasi itu, membuat tiga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda berkonsultasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Jumat (25/6).
Konsultasi penyelenggara pemilukada itu ke Kejati Kaltim itu, terkait mekanisme penganggaran dana KPU yang dikucurkan Rp9 miliar dan Rp8,5 miliar.
Ketua KPU Samrinda, Syarifudin Tangalindo, didampingi Ramaon D Saragih dan Rudiansyah mengatakan, proses penganggaran dana KPU untuk penyelenggaraan pemilukada rawan akan pelanggaran aturan. "Dari hasil konsultasi kita dengan Kejati Kaltim, tentang mekanisme anggaran, dinilai sama pihak Kejati sudah salah dan bisa berimplikasi pada pelanggaran hukum," terang Syarifudin, usai bertemu Asintel Amsil Huduri SH dan Aspidsus Baringin Sianturi SH.
Ditambahkan, Kejati Kaltim menyarankan tambahan dana penyelenggaraan pemilukada itu sebaiknya harus dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Pasalnya, dalam pagu anggaran APBD murni 2010 hanya dialokasikan Rp10 miliar. "Kalau mau aman sih saran dari Kejati Kaltim, harus dianggarkan di APBD-P. Sebab anggaran yang dikucur saat ini tidak dibahas dengan dewan. Banyak mekanisme yang tidak dilalui," tambah Syarifudin.
Sementara pihak Kejati Kaltim, Asintel, Asmil Huduri maupun Aspidsus Baringin Sianturi, enggan berkomentar terkait konsultasi tiga anggota KPU tersebut. Menurutnya, kunjungan tiga anggota KPU tersebut hanya sebatas silaturrahmi biasa. “Ya ketemu saja. Enggak ada bicara khusus lah,” kilah Baringin.
Seperti diberitakan Poskota Katim kemarin, Pemkot dan KPU Samarinda akhirnya menandatangani nota kesepakatan penambahan atas anggaran Pemilukada sebesar Rp8,5 miliar. Namun, dasar hukum atas keputusan Pemkot mengucurkan kekurangan dana itu hanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 57 Tahun 2009.
"Sudah. Kami (KPU–Pemkot, red) sudah sepakat untuk mengucurkan keseluruhan dari dana Pemilukada Samarinda yang selama ini sudah deal yakni sebesar Rp23,5 miliar. Dan karena Rp15 miliar sudah dikucurkan, maka penandatanganan kesepakatan oleh Pak Walikota hari ini adalah sisanya yakni Rp8,5 miliar," terang Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Fadly Illa.
Sebelumnya, Syarifudin Tangalindo membenarkan KPU dan Pemkot sudah menandatangani dana Rp8,5 miliar. "Yang Rp9 miliar sudah dikucurkan. Yang Rp8,5 baru ditandatangani. Mungkin besok baru bisa dikucurkan," kata Syarifudin.
Namun secara tegas ia mengatakan, jika penambahan anggaran ini sudah terpenuhi namun tidak sesuai mekanisme dan aturan ia tidak bersedia melanjutkan tahapan. Alasannya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan APBD harus dikonsultasikan dengan DPRD Kota Samarinda.
"Bukan berarti, dengan adanya dana tambahan ini kita semangat melanjutkan Pemilukada. Saya tidak mau kalau pelaksanaan Pemilukada ini akhirnya membuat anggota KPU dipenjara," ungkap Syarifudin. fer/oan

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim


New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2408 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...