Pembahasan APBD-P Kukar Dibubarkan

Diprediksikan Alami Difisit Rp 800 Miliar

2010-07-23  16:52:11

TENGGARONG, Rencana pembahasan APBD-P 2010 yang dilakukan oleh Komisi III DPRD dengan sejumlah instansi lingkungan Pemkab Kukar diruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (22/7) pagi kemarin terpaksa harus dibubarkan oleh Komisi III DPRD Kukar. Pasalnya, hampir seluruh dinas/instansi di Kukar hanya mengutuskan staf yang tidak berkompeten yang tak memiliki kewenangan untuk memutuskan.“Pertemuan kami tunda, karena instansi hanya mengutus stafnya saja. Padahal pertemuan ini sangat penting sekali,” kata Ketua Komisi III DPRD G Asman Gilir kepada Poskota Kaltim usai pertemuan kemarin.
Menurut G Asman Gilir, berita yang belakangan ini santer muncul kepermukaan adalah persoalan menyangkut adanya difisit anggaran di APBD 2010 yang akan dibahas dalam anggaran perubahan. Nilai difisit tak tanggung-tanggung mencapai Rp800 miliar.”Kita ingin menyamakan persepsi, sebab laporan yang kami terima dari masing-masing dinas itu sangat berbeda jauh, contohnya antara Dispenda dengan Bagian Keuangan ataupun dengan Bapeda. Ini kelihatan bahwa dinas/instansi dipemerintah Kukar tidak ada koordinasi yang baik,” papar G Asman Gilir.
G Asman Gilir memaparkan penyebab  defisit APBD adalah tidak tepatnya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di APBD 2010 dan asumsi pendapatan daerah. Silpa APBD Kukar 2010 Rp 994.619.793.091, hanya Rp 562.136.725.239 yang benar-benar real. Sisanya Rp 432.483.072.851 tidak termasuk dalam hitungan Silpa. Selanjutnya dari pendapatan APBD 2010, terjadi defisit sekitar Rp 350 miliar, dan hutang kepada pihak ketiga sehingga defisit APBD Perubahan 2010 Kukar mencapai kurang lebih Rp 800 miliar.
“Untuk menanggulangi terjadi difisit terjadi, ada dua alternatif yang kita sampaikan, pertama adalah pemkab Kukar mengambil tindakan dengan berhutang dengan pihak ketiga, namun yang pasti langkah ini akan tak menjamin di 2011 tak terjadi difisit anggaran, dan alternatif kedua yakni melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan anggaran disetiap SKPD, kami lebih condong agar pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan anggaran,” papar G Asman Gilir.awi

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim


New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2409 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...