Rekomendasi DPRD Tidak Digubris

2010-08-19  15:17:59

BALIKPAPAN, Proyek pembangunan jembatan Skybridge Plaza Balikpapan yang bakal menelan biaya mencapai Rp. 39 miliar lebih. Rencananya akan terkoneksi dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) berbuntut panjang. Karena permintaan DPRD agar proyek itu untuk sementara dihentikan, tidak diindahkan sebaliknya proyek terus berjalan dengan aman. Karena pihak PT PCN merasa semua ketentuan sudah dipenuhi.
Ir. Heriyanto Djufri, MSc, pengusaha batubara tinggal di Balikpapan Baru (BB), menilai apa yang disampaikan pihak dewan agar proyek itu dihentikan karena masih ada faktor yang bisa mempengaruhi kondisi kota Balikpapan. Terutama masalah lingkungan hidup kemungkinan ada benarnya. Namun ketika proyek itu sudah memenuhi seluruh syarat yang dibutuhkan untuk pembangunan maka proyek itu tidak ada alasan untuk distop.
‘’Kalau proyek itu ada yang belum beres, tentunya pihak dewan cukup memanggil pihak pemberi ijin dalam hal ini pemkot Balikpapan. Tidak perlu memanggil pemilik proyek karena dia sudah memenuhi seluruh ketentuan yang ada, kecuali masih ada ijin ywang belum dilengkapi,’’ tutur Djufri, Kamis (19/8) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Wahyu Hartono, SH mengatakan kalau dewan segera memanggil pihak pemkot Balikpapan dengan PT PCN dalam waktu dekat ini, karena surat rekomendasi dewan agar pembangunan itu dihentikan sementara tidak diindahkan.
Menurut dia, pemanggilan kembali tersebut, hanyalah untuk mempertanyakan apa acuan yang digunakan Pemkot sehingga tidak mampu mengindahkan rekomendasi yang diterbitkan DPRD terkait  penghentian sementara pembangunan skybridge. Dan meminta PT PCN presentasikan dulu pembangunan itu  di hadapan legislative, apalagi dewan menemukan kejanggalan terkait pembangunan Skybridge yang telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemkot Balikpapan.
Ditanya temuan dewan terkait pembangunan skybridge yang dinilai menyalahi aturan dalam Perda. Wahyu mengatakan dewan pertama akan menanyakan mengapa rekomendasi dewan tidak diindahkan.
"Masalah perijinan seperti IMB memang tidak bermasalah.Tetapi yang menjadi perhatian dewan adalah ketentuan dalam Perda bahwa garis batas bangunan harus 25 meter dari badan jalan, sedangkan di IMB-nya hanya 15 meter,” papar Wahyu.
Masih menurut Wahyu, pihaknya juga menyesalkan terputusnya koordinasi antara legislatif dengan Pemkot Balikpapan terkait rekomendasi penyetopan sementara proyek skybridge,  pasalnya, rekomendasi yang dikeluarkan DPRD bukanlah rekomendasi lisan, melainkan rekomendasi tertulis yang ditandatangani antara dewan, Pemkot serta PT PCN itu sendiri.
"Rekomendasi yang kita keluarkan juga resmi, tertulis. Jadi seandainya eksekutif tidak bisa memenuhinya, minimal berkoordinasi dengan kami, jangan tiba-tiba langsung melanjutkan pekerjaannya. Kita kaget juga, kok bisa-bisanya pekerjaannya dilanjutkan padahal rekomendasi penghentian sementara pembangunan itu sudah diajukan," jelas Wahyu.
Wahyu Hartono mengemukakan, kejangalan-kejangalan yang ditemukan pihaknya terkait pembangunan Skybridge, selain perbedaan acuan antara Perda dan IMB yang keluar, lahan parkir yang digunakan untuk pembangunan Skybridge, harus dialihkan dengan kapasitas yang sama, agar tidak memicu kemacetan karena tidak adanya lahan parkir.
Namun sangat urgen untuk dipertanyakan, adalah pembangunan Skybridge yang rencananya akan disambung dengan JPO yang berada di sekitar lokasi pembangunan, mengingat JPO dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan, artinya, keberadaan JPO yang dibangun dengan APBD, akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi PT PCN.
”Sampai saat ini, kami belum pernah melihat site plan-nya. Inilah yang kita inginkan dari presentasi, apakah bisa pembangunan atas nama pribadi. Disambung dengan aset kota, yang pembangunannya menggunakan dana APBD, setelah ada presentasi, baru terlihat semua. Jika memang tidak ada masalah, maka pembangunannya bisa diteruskan,"lanjutnya.max