104 Pemilih KTP di Nunukan Tanpa KK

2009-07-09 14:19:21

Panwas Nilai Pelanggaran Pemilu

2009-07-09  11:20:14

Poskota Kaltim.COM-SAMARINDA : Sejumlah 104 pemilih yang menggunakan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) pada Pemilihan Presiden (Pipres) di Nunukan, tidak menunjukan Kartu Keluarga (KK) saat melakukan pencontrengan.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kaltim menganggap kejadian itu sebagai bentuk pelanggaran Pilpres. Panwas akan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta.
"Karena aturannya pemilih ber-KTP harus menunjukkan KK, maka kita anggap kejadian ini sebagai bentuk pelanggaran. Kita berkewajiban untuk meneruskan laporan ke Bawaslu," terang anggota Panwas Kaltim Jupri Musa.
Ia mengatakan berdasarkan laporan Panwas Nunukan, petugas Panwas kecamatan sudah memberikan peringatan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tetapi peringatan itu tidak diindahkan.
"Petugas KPPS tetap menerima pemilih ber KTP untuk mencoblos, meski tidak menunjukan KK. Padahal petugas dilapangan sudah memperingatkan. Atas kejadian ini, kita anggap sebagai bentuk pelanggaran," kata Jupri.
Dari laporan resmi petugas Panwas, kejadian itu banyak terjadi di TPS 12 Kecamatan Nunukan Utara.
"Memang ada beberapa TPS dengan kasus yang sama, dan yang paling banyak terjadi di TPS 12 kecamatan Nunukan Utara. Dari 104 pemilih yang dikategorikan melanggar, lebih dari 50 persen terjadi di TPS itu," kata Jupri.
Namun demikian, secara umum dia menilai pelaksanaan Pilpres di Kaltim relatif lebih baik jika dibandingkan Pemilu Legislatif 9 April kemarin. Tolak ukurnya adalah jumlah dan tingkat pelanggaran Pemilu yang terjadi.
"Pelaksanaan Pilpres ini masih sepi-sepi saja, praktis tidak ada satu gejolak massa setelah usainya pencoblosan. Berbeda dengan pileg kemarin mulai dari sebelum pelaksanaan hingga berakhirnya penghitungan masih ada protes dari masyarakat," kata Jupri.
Ia mengatakan kasus di Nunukan itu, untuk sementara merupakan kasus satu-satunya pelangggaran Pilpres di Kaltim. Karena di 13 kab/kota lainnya belum melaporkan terjadinya pelanggaran yang sama.
"Untuk laporan pelanggaran pemilu di Samarinda, kami menganggapnya bukan bentuk pelanggaran pemilu. Sebab kejadiannya adalah pembakaran formulir C4 (surat panggilan,red) untuk memilih, bukan surat suara," pungkasnya. at


Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim

Senin 27 Oktober 2014
Senin 27 Oktober 2014
New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2481 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...