Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru Dibayar

2010-08-20  15:09:57

PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Andi harahap, SSos, mengatakan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2010 ini, merupakan subsistem dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang harus dilakukan  ini disebabkan adanya perubahan variabel pada APBD tahun anggaran berjalan, baik terkait dengan rencana pendapatan maupun dengan rencana belanja. 
Khusus untuk para guru, paling lambat akhir Agustus 2010 kami akan membayarkan dua pekerjaan berat yang sudah dijalankan para guru seperti  tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil daerah (PNSD) yang total jumlah kedua pos itu mencapai Rp. 7,7 miliar, apalagi lampu hijau dari pemerintah pusat soal itu sudah ada.
Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan terjadi penyesuaian-penyesuaian, baik terhadap sisi pendapatan, program dan kegiatan serta belanja, secara administratif, perubahan dan penyesuaian sebagaimana tersebut meliputi pergeseran antarjenis belanja, pergeseran antarprogram dan kegiatan, pergeseran antarunit organisasi ataupun antarbelanja itu sendiri. 
Antara lain dari sektor pendidikan, yakni adanya anggaran dana tambahan penghasilan guru PNSD tahun anggaran 2009 sebesar Rp 4 miliar lebih, yang masuk ke Kas Umum Daerah pada minggu ke-4 Desember 2009, dan dana tersebut telah direalisasikan pada 23 Februari 2010, kata Bupati PPU dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakil Bupati PPU Drs. Mustaqim, MZ, MM, pada acara rapat paripurna penyampaian nota keuangan terhadap APBD-Perubahan (P) 2010 diruang rapat paripurna DPRD, baru-baru ini.
Masih terkait dengan sektor pendidikan, lanjutnya, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) memperoleh alokasi tambahan dari Pemerintah Pusat untuk tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp 4,2 miliar lebih, dan dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp 3,5 miliar lebih. “Insya Allah akan dibayarkan paling lambat akhir Agustus 2010,” katanya.
Sementara pada sektor prasarana daerah, yakni adanya dana penguatan prasarana daerah sebesar Rp 23,1 miliar lebih yang diperuntukan bagi peningkatan dan pembangunan jalan, dan pada sektor informasi adanya alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar, yang diperuntukan guna penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Secara umum digambarkan target pendapatan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2010 sebesar Rp 788,8 miliar lebih, terdapat kenaikan sebesar Rp 106,8 miliar lebih atau 15,66 % bila dibandingkan dengan target dalam APBD Murni,   yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp  44,2 miliar lebih, turun sebesar Rp 2,1 miliar lebih dari APBD Murni. Penurunan yang lebih besar dari kelompok lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yaitu dari Bunga Deposito dan Jasa Giro.
Dan untuk mengenai pembiayaan daerah Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp  638,7 miliar lebih, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar   Rp 286,3 miliar lebih, dan dari Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi sebesar Rp 352,3 miliar lebih. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 89,9 miliar lebih, berupa Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal.
Dengan struktur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas, maka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 memiliki defisit sebesar Rp 262,3 miliar lebih. Defisit ini cukup besar disebabkan adanya penambahan belanja yang tidak dapat dihindari,  diantaranya pengadaan tanah perkampungan termasuk untuk pelebaran jalan dua jalur, pembangunan jaringan listrik di sepanjang jalan dua jalur dan belanja obat-obatan dalam rangka kebijakan pelayanan dasar kesehatan gratis.
“Kita memahami bahwa penyusunan APBD harus normatif dan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuan. Tetapi pada sisi lain, ada penambahan belanja yang sulit untuk dihindari,” kata Mustaqim.
Ia menyampaikan harapan kepada SKPD selaku Pengguna Anggaran, agar melakukan langkah-langkah persiapan lebih lanjut, sehingga daya serap APBD lebih cepat dan SILPA dapat diperkecil. Besarnya daya serap APBD dan kecilnya SILPA merupakan salah satu indikator bergeraknya perekonomian di daerah. max