Erau Pelas 7 Benua 2010 Siap Digelar

Wagub: Tampilkan Budaya Asli

2010-08-24 18:48:11

TENGGARONG – Erau Pelas 7 Benua 2010,  even budaya yang melibatkan 7 wilayah kabupaten/kota yang dulunya merupakan wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura untuk

kedua kalinya kembali digelar 11 - 18 Juli mendatang di Kota Tenggarong. Persiapan menyambut peristiwa budaya terbesar di Kaltim itu secara intensif  mulai dilakukan.

Iklan radio, poster hingga baliho ukuran jumbo yang berisi promosi tentang akan dilgelarnya Erau Pelas 7 Benua sudah 2 pekan lalu  terpampang di tempat tempat strategis di dalam kota Tenggarong dan beberapa di wilayah Kukar lainnya. Diharapkan melalui himbauan iklan luar ruang itu masyarakat Kukar termotivasi untuk mensukseskannya. Menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar HAPM Haryanto Bachroel ditemui Rabu (30/6) kemarin mengatakan, pelaksanaan Erau akan dimulakan dengan melakukan prosesi ritual adat Erau yaitu Beluluh Sultan. Upacara yang pekat nuansa ritualnya ini akan dilakukan pada hari Minggu (4/7) mendatang di rumah kediaman pribadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura H Aji Mohammad Salehuddin II. “Tujuannya membersihkan jasmini dan rohani Sultan agar Erau berlangsung aman dan lancar,” ujarnya. Sedang untuk acara pembukaan erau dalam bentuk acara seremonial akan dipusatkan di kompleks olahraga Stadion Madya TenggarongSeberang. 
Sementara Wakil Gubernur Kaltim, H Farid Wadjdy ditemui saat menghadiri pelantikan pasangan Bupati Kukar Rita Widyasari – Ghufron Yusuf mengatakan, Erau perannya sangat penting dalam mendukung agenda kepariwisataan nasional. Menurutnya, di Kalimantan hanya Erau yang cukup dikenal di nusantara bahkan di dunia internasional. Oleh sebab itu Pemprov Kaltim mendukung sepenuhnya Erau tahun ini. Diharapkan sebagai brand mark dunia kepariwisataan di Kalimantan dan Kaltim khususnya, maka dalam event Erau nanti hendaknya ditampilkan seni budaya asli yang menggambarkan cita rasa budaya daerah. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa pelaksanaan Erau hendaknya peran pemerintah daerah semakin dikerucutkan, namun sebaliknya peran swasta lebih diperbesar. “Sehingga pemerintah tidak terlalu dibebani terutama dalam pendanaan,” demikian ujarnya.(joe/hmp10)