Laskar Merah Putih Siap Amankan Perbatasan

2010-08-24  19:34:48

SAMARINDA-Puluhan massa dari Laskar Merah Putih Kaltim menggelar aksi protes di Samarinda, Senin  (23/8) kemarin. Aksi protes ini ditujukan kepada pemerintah Indonesia, yang tak tegas terhadap Malaysia soal penangkapan 3 aparat Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam aksinnya, mereka membawa spanduk bertuliskan “Ganyang Malaysia, DEMI HARGA DIRI BANGSA, KAMI RAKYAT INDONESIA SIAP PERANG”. Sekitar 500 lembar pernyataan sikap bagikan kepada pengguna jalan.
Dalam pernyataan sikapnya, Laskar Merah Putih menyebutkan sejumlah kasus, seperti klaim teritorial Sipadan-Ligitan, perselisihan perbatasan terkait sumber daya alam diperairan Ambalat, soal perbatasan darat dan laut RI-Malaysia serta persoalan TKI.
Ketua DPW Laskar Merah Putih Kaltim Syeh Maulana mengatakan bahwa menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia adalah harga mati.
"Langkah kongkrit adalah tidak menggunakan produk Malaysia yang ada dipasaran Indonesia saat ini. Kalau perlu, Laskar Merah putih akan melakukan sweeping terhadap produk-produk tersebut," kata Syeh Maulana kepada Poskota Kaltim di Bundaran Vorvo (23/8) kemarin.
Syeh Maulana mengatakan penahanan 3 aparat Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Malaysia benar-benar menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia.
"Pemerintah harus bertindak tegas. Jika tidak, Laskar Merah putih akan melakukan langkah kongkrit untuk mempertahankan harga diri bangsa Indonesia," tegas Syeh Maulana yang suka dipanggil Hunter ini.
Sementara Ketua Umum Laskar Merah Putih, Eddy Hartawan menegaskan persoalan Indonesia-Malaysia adalah masalah Klasik. Ini sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno.
"Bung Karno pernah mengatakan bahwa Malaysia bukanlah contoh tetangga yang baik, mereka adalah negara kolonial Inggris yang akan terus memperluas negara jajahannya," kata Eddy.
Untuk mengembalikan kedaulatan RI, lanjut Eddy, Laskar Merah Putih mendesak DPR RI memberikan kewenangan penuh kepada TNI untuk melakukan tindakan tegas terhadap negara-negara pelanggar perbatasan.
"Saat ini meski TNI menjaga kawasan perbatasan akan tetapi setiap komando menyangkut kawasan perbatasan masih harus dikordinasikan kepada DPR. Jadi walaupun Presiden tidak akan mungkin memutuskan satu keputusan penting menyangkut kawasan perbatasan," tegas Eddy.
Jadi menurutnya, tidak perlu bangsa RI berperang dengan bangsa sendiri, seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. M4n