Gerbong Mutasi Pejabat Kukar Segera Bergulir

2010-08-26  15:19:50

TENGGARONG-Wacana mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belakangan ini santer terdengar. Mutasi kali pertama sejak dilantiknya Bupati Rita Widyasari Ssos MM dan HM Gufron pada akhir Juni 2010 lalu, akan menjadi mutasi perdana dan ditunggu-tunggu kalangan pejabat di Kukar. Bahkan kalangan anggoya dewan pun tak sedikit yang telah mengetahui rencana mutasi pejabat yang bakal dilakukan dalam waktu dekat ini.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra Kukar Arif Arizal menilai mutasi merupakan upaya nyata untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah daerah, yang selama ini kurang bergairah lantaran kinerja kurang maksimal.
“Kami menyarankan supaya mutasi dilakukan sesuai mekanisme dan pejabat yang dimutasi itu hendaknya benar-benar disesuikan dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya,” kata Arif Arizal kepada Poskota Kaltim di ruang Komisi II DPRD Kukar.
Hal tak jauh beda juga diungkapkan Syahrani anggota DPRD dari PNBK. Menurut dia mutasi sah-sah saja dilakukan sepanjang untuk perbaikan sistem dalam peningkatan kinerja. Tapi untuk memutuskan kebijakan mutasi jangan dilakukan terlalu buru-buru.
”Apalagi masa jabatan yang diemban pasangan Rita Widyasari-HM Gufron sebagai Bupati-Wakil Bupati Kukar ini belum genap 3 bulan, itu artinya perlu ada pertimbangan untuk mengambil suatu kebijakan mutasi, jangan terburu-buru yang hanya mengedepankan kepentingan sesaat saja,” kata Syahrani.
Syahrani menjelaskan, dengan pertimbangan waktu yang belum genap 3 bulan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati dan Wakil Bupati Kukar untuk menilai kinerja dari masing-masing dinas/instansi di Kukar.“Kondisi dilapangan memang banyak instansi yang berbenturan program antara dinas satu dengan yang lain. Ini menunjukan lemahnya koordinasi dan kemampuan yang tak sesuai bidang dalam mengemban sebuah jabatan,” kata Syahrani.
Syahrani menyebut, sejumlah dinas/instansi yang perlu mendapat perhatian serius dalam menempatkan pejabat sesuai dengan bidangnya salah satu diantaranya adalah di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar.
“Banyak hal yang perlu dibenahi dan diluruskan dengan sistem yang tercipta selama ini di dinas yang banyak mengurusi proyek pembangunan. Karena realitasnya proses lelang di dinas tersebut terkesan amburadul dan banyak yang sudah diatur sedemikian rupa oleh kepentingan kelompok. Kepala Dinas PU yang dianggap mampu memberikan alternatif pilihan bijak dalam menyikapi setiap masalah lelang yang muncul malahan hanya berdiam dan seolah-olah tak tahu. Oleh karena itu jika mutasi dilakukan nantinya pejabat yang memang memegang kendali di Dinas PU tentunya harus benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian dari yang sekarang ini menjabat,” ungkap Syahrani.awi