Dinkes Berharap Dana Pendamping Puskesmas

Bantuan Pusat Dianggap Minim

2010-09-07  11:04:40

MALINAU- Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Malinau, Victor Immanuel Wairisal  melalui Kabid Layanan Kesehatan Nursalam berharap adanya dana pendamping dari daerah melalui APBD bagi puskesmas, karena dana yang ada termasuk bantuan pusat dinilai  masih banyak kurang.
Seperti diketahui, tujuh dari 13 puskesmas di Kabupaten Malinau mendapat bantuan dana senilai Rp 210 juta dari pusat melalui provinsi 2010 ini. Dana tersebut digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan (Yankes) kepada masyarakat di luar gedung, terutama dalam menjangkau pelayanan di desa-desa, khususnya di wilayah pedalaman.
Nursalam SKM mengungkapkan, bantuan ini merupakan program untuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Karena itu, pemanfaatannya lebih difokuskan pada 5 kecamatan perbatasan dan 2 kecamatan lainnya sebagai penyanggah. Ke-7 puskesmas itu 5 di antaranya berada di perbatasan, yakni Puskesmas Long Nawang (Kecamatan Kayan Hulu), Data Dian (Kecamatan Kayan Hilir), Pujungan (Kecamatan Pujungan), Long Ampung (Kecamatan Kayan Selatan), dan Long Alango (Kecamatan Bahau Hulu). Sedangkan dua puskesmas lagi merupakan penyanggah, yakni Sungai Boh (Kecamatan Sungai Boh) dan Long Berang (Kecamatan Mentarang Hulu).
Agar tepat sasaran penggunaannya, kata Nursalam, semua kepala puskesmas yang terdapat di perbatasan dan 2 puskesmas penyanggah perbatasan itu diundang untuk mengikuti rapat koordinasi di Kantor Dinkes, Sabtu (4/9) lalu. Pokok bahasan dalam rakor tersebut, lebih difokuskan pada sasaran penggunaan, kemudian masalah kebijakan, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan masalah pelayanan lainnya. Karena dukungan dana operasional pusksmas DTPK  ini lungkup kegiatannya hanya untuk puskesmas perbatasan dan PPKT sebagai tambahan biaya operasional yang ada yang mencakup perjalanan dinas untuk yankes, rakor dan kebutuhan administrasi. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kata dia, lebih diprioritaskan pada lokasi yang tidak terjangkau atau jarang dikunjungi puskesmas dan jaringannya.
Dalam rakor DTPK ini memiliki beberapa poin yang menjadi tujuan utama. Yakni agar penggunaan tepat sasaran, terumuskannya rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tingkat provinsi atau kabupaten secara terpadu. Sehingga hasil akhir atau out put yang diharapkan yakni terlaksananya planning of action, evaluasi tahun sebelumnya karena program ini juga sudah berjalan setahun lalu serta rencana tahun depan.
Karena itu pihak Dinkes berharap, dana dari pusat ini mendapat dana pendamping minimal 10 persen dari daerah melalui APBD karena hasil evaluasi di setiap puskesmas itu masih banyak kurang. Sehingga ada beberapa daerah atau desa yang belum terkafer akibat minimnya dana tersebut.***