Perusahaan di Kubar Dituntut Hargai Masyarakat Lokal

Robertus: Jika Tidak, Sebaiknya Segera Angkat Kaki

2010-09-07  11:28:49

SENDAWAR-Perusahaan yang beroperasi di Kutai Barat, seharusnya dapat menghargai penduduk lokal daerah , sehingga tidak menimbulkan konflik, baik masalah tenaga kerja maupun masalah sosial lainnya yang menyangkut hajat hidup dan hak masyarakat yang di kebiri alias tidak diterima. Jika perusahaan hanya datang mengeruk hasil kekayaan alam dan tidak menghargai masyarakat wilayah operasionalnya, sebaiknya segera angkat kaki (hengkang) dari kubar, demikian dikatakan Camat Muara Lawa, Robertus Sahrun SPd. 
"Sebaiknya perusahaan yang datang ke Kubar menghargai masyarakat wilayah, sehingga tidak terjadi konflik yang menimbulkan keresahan masyarakat. Kami khususkan kepada PT Borneo Alam Semesta (BAS) yang beroperasi dan menjadi sub-kontraktor PT TCM Banpu, segera melaporkan kepada muspika dan muspida berapa jumlah tenaga kerja lokal yang sudah diterima. Kalau tidak berbanding (60:40) segera angkat kaki dari kubar," kata Sahrun dalam pertemuan dengan PT BAS, Sabtu (04/09/2010) saat melakukan inspeksi untuk klarifikasi bersama jajaran Muspika  Kecamatan Muara Lawa, yang didampingi langsung oleh Kapolsek Muara Lawa Ketut Winarto, serta Danramil Abdul Majid. Hadir pula bersama Muspika, Perwakilan Masyarakat (Tim 8) Kampung se-Kecamatan Muara Lawa.
Dia menegaskan, selama ini PT BAS tidak mengindahkan aturan yang berlaku dan masyarakat daerah itu, sehingga beberapa waktu lalu terjadi konflik antara manajemen perusahaan dengan masyarakat daerah yang menimbulkan bentrok fisik.  Dikatakan pula olehnya, dalam waktu dekat jika perusahaan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan muspika dan Tim 8, maka muspika akan segera menyurati management pusat perusahaan itu serta Dinas Tenaga Kerja, agar menghentikan kegiatannya yang menyimpang dari aturan pemerintah daerah.
"Kami tidak mau masyarakat daerah ini menderita dan mati dilumbung padi sendiri, padahal disini tanah tumpah darah mereka. Saya tegaskan agar PT BAS dapat memberikan penjelasan yang mendasar terutama dalam penerimaan tenaga kerja lokal harus sesuai dengan komitmen bersama, artinya prioritas utama adalah masyarakat lokal dan kampung sekitar tambang, sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Paling tidak 60 persen tenaga kerja rekrut masyarakat lokal, begitu juga terhadap adat istiadat lokal harus dihargai, jangan seenaknya saja datang mengeruk kekayaan di kubar," ujar Sahrun geram.
Ketua Tim 8, Rusmandiansyah, juga meminta agar perusahaan itu dapat transfaran terhadap masyarakat daerah. Dia juga meminta agar manajemen PT BAS tidak menutupi hal-hal yang bersifat kemasyarakatan dan seharusnya menjadi hak masyarakat daerah sekitar tambang.
"Jangan ada yang ditutup-tutupi jika ada hal yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Kami sangat bangga jika perusahaan yang masuk ke wilayah kecamatan kami dapat  menghargai masyarakat, jika sebaliknya maka tidak ada tempat buat perusahaan mengambil hasil kekayaan alam daerah ini," ucap Rusman singkat yang juga diamini sejumlah rekannya dari tim 8.
Menanggapi hal itu, Project Manager PT BAS (Perwakilan langsung Jakarta, red), Ridwan, mengatakan PT  BAS datang dan beroperasi di kubar sudah mengikuti aturan yang berlaku, baik aturan perudang-undangan, aturan pemerintah daerah maupun hukum adat yang berlaku di wilayah itu. Karena itu katanya, jika ada isu miring terhadap perusahaan hanyalah sebelah pihak dan simpang-siur.
"Kami datang ke kubar sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh PT TCM Banpu, dengan maksud dan misi yang baik, secara resmi telah melaporkan kepada pihak terkait sesuai aturan. Semua masyarakat daerah yang datang kami terima dengan baik, yang memenuhi prosedur kami kerjakan. Konflik  yang terjadi baru-baru ini hanyalah ketidak nyamanan (miss komunikasi) di internal kami. Untuk tenaga kerja, kami telah melaporkan secara rutin ke Dinas Tenga Kerja Kabupaten, dan merekrut tenaga kerja lokal sesuai kesepakatan dengan pemerintah daerah," terang Ridwan.imr