Disdukcapil Bentuk UPT di Kota Bangun dan Kembang Janggut

Upaya Mendekatkan Pelayanan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat
2010-09-20  14:52:50

TENGGARONG- Untuk mendekatkan pelayanan bidang pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan membentuk dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kota Bangun dan Kembang Janggut.
Rencananya awal Tahun 2011 nanti UPT itu akan beroperasi.
"Kami  akan membentuk 2 UPT yakni di Kota Bangun dan Kembang Janggut. Kini sudah dilakukan persiapan terutama Kantor dan personilnya dan mulai tahun 2011 nanti 2 UPT ini akan beroperasi. Pembentukan UPT ini merupakan implementasi Program Gerbang Raja yaitu terselenggaranya pelayanan publik yang semakin dekat dan mudah " terang Kepala Disdukcapil, Edi Damansyah ketika meninjau bangunan yang akan dijadikan kantor UPT di Kota Bangun Jumat (17/9) lalu.
Pembentukan  UPT ini  menurut Edi dikukuhkan melalui Peraturan Bupati Kukar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Struktur organisasi dan tatakerja UPT Disdukcapil Kukar. Untuk UPT di Kota Bangun mempunyai wilayah kerja yaitu Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis dan Muara Muntai. Sedang UPT Kembang Janggut dengan wilayah kerja Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan dan Tabang.
Edi Damasyah menjelaskan,  UPT ini merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang  bidang urusan pemerintahan. UPT dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Disdukcapil melalui Sekretaris atau kepala bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.
Lebih Edi, UPT Disdukcapil Kukar ini mempunyai fungsi yaitu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, menyusun rencana kerja, memberikan petunjuk kerja, melakukan pengendalian, pemantauan dan mengkoordinasikan kapasitas kegiatan operasional.
Kemudian membina peningkatan produktivitas kerja ,peningkatan pelatihan aparat dan masyarakat, mengevaluasi hasil kerja dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan kebijakan.
Mengenai susunan organisasi UPT Disdukcapil dikatakan Edi terdiri Kepala, Sub Bagian Tata Usaha ditambah Kelompok Jabatan Fungsional. Jumlah pegawai setiap UPT diperkirakan maksimal sebanyak 14 orang.
Menyinggung Kantor UPT Kota Bangun, dinas dapat pinjaman dari Kepala Desa Kota Bangun Ulu Fakhruddin, dengan memanfaatkan Sekretariat PKK yang terletak di samping Puskesmas Kota Bangun.
Menurut Kades Fakhruddin, Sekretariat PKK itu dipinjamkan untuk membantu pihak Disdukcapil Kukar untuk kelancaran operasionalisasi UPT nantinya. Waktu peminjaman hingga pihak Disdukcapil telah membangun dan memiliki Kantor UPT sendiri.
"Gedung ini sangat strategis, berada di jantung kota sangat mudah untuk diakses warga baik yang datang dari Muara Wis dan Muara Muntai, tak jauh dari dermaga maupun terminal mobil " terang Fakhruddin.
Rencana pembentukan UPT di Kota Bangun disambut gembira oleh sejumlah warga Kota Bangun. Seperti diungkap Keheu (45)  warga RT 1 Desa Kota Bangun Ilir. Menurutnya, untuk membuat akta kelahiran tak perlu lagi datang ke Tenggarong, cukup di Kota Bangun saja. Ini jelas hemat waktu dan biaya. Hal senada juga diungkap Helmi (55) warga Desa Kota Bangun Seberang. "Selama ini untuk mengurus akta kelahiran kami minta bantuan aparat desa, dikumpulkan dulu baru dibawa ke Tenggarong. Biasanya 15 hari baru selesai," ujarnya.
Menurut ibu beranak 5 ini jika terbentuk UPT Disdukcapil di Kota Bangun tak perlu repot lagi ke Tenggarong. Apalagi sekarang ini masih banyak warga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran.
"Saya yakin dengan adanya UPT di Kota Bangun, semua warga pasti tak ada lagi yang tidak memiliki akta kelahiran karena tempat pelayanan semakin dekat," katanya.
Sekadar diketahui, dalam waktu dekat ini Kantor UPT ini akan didesain sebagai tempat pelayanan seperti ada ruang Kepala, Tata Usaha, Bendahara, loket, ruang tunggu dan perangkat komputer serta ruang arsip data. (yd/hmp)