Dampak Otonomi dan Penataan Kota

2010-09-28  09:28:56

IDE pembangunan TPK Palaran berawal tahun 2001 atau permulaan diterapkannya otonomi daerah dan upaya penataan kota Samarinda dengan kondisi pelabuhan Samarinda yang lama sudah tidak layak.
“Pada tahun 2001, waktu itu saya masih menjabat Asisten I, Pemkot, DPRD Samarinda menemui pimpinan Pelindo IV di Makassar dalam rangka otonomi daerah. Pertama kami ingin mengambil Pelabuhan Samarinda di Yos Sudarso, kedua ingin mendapatkan kontribusi karena banyak daerah mengelola pelabuhan, dan itu berarti ada potensi pendapatan asli daerah. Kota Samarinda sebagai kota utama di Kaltim juga menginginkan hal yang sama,” ungkap sekretaris daerah (Sekda) Samarinda HM Fadly Illa di ruang kerjanya kepada wartawan, Selasa (28/9).
Kemudian sebutnya terus melakukan koordinasi intensif dengan PT Pelindo, dan akhirnya disarankan menemui Kementerian BUMN. “Bilang menteri BUMN, kita boleh membangun pelabuhan. Akhirnya mewujudkan gagasan tersebut, lanjutnya tahun 2006,  Pemkot dan Pelindo IV bersepakat menggandeng investor kepelabuhanan melalui proses tender,” ucapnya.
Dan pada tahun 2007, dilakukan penandatangan kesepakatan 3 pihak antara Pemkot, Pelindo IV dan PT Samudera Indonesia dihadapan Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal pada tanggal 20 Bulan 07 Tahun 2007 (20.07.2007).
Dikatakannya sinergi ini merupakan hal yang unik dan baru pertama kali terjadi di Indonesia, sekaligus membuktikan Pemkot, Pelindo dan pihak swasta dapat bekerjasama mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang vital dan dibutuhkan masyarakat.
“Kebetulan juga, sudah ada rekomendasi dari hasil studi JICA, pelabuhan Samarinda sudah jenuh dari sisi prasarana dan sarana pelabuhan, maupun dari lahan pendukung pelabuhan, sehingga harus dibangun Terminal Baru di luar kawasan pelabuhan saat ini. Dari 3 tempat alternatif yang dievaluasi untuk Pelabuhan Baru, yaitu Mangkupalas, Palaran dan Marangkayu, yang terbaik adalah Palaran teknis perairan, luas wilayah pengembangan dan aspek sosial. Maka ditetapkanlah lokasi Kelurahan Bukuan, Palaran sebagai  lokasi pelabuhan baru,” kisahnya.
Apalagi katanya berdasarkan hasil studi tersebut, Samarinda memiliki potensi pertumbuhan kargo rata-rata 6% per tahun, dimana dengan volume cargo 169,000 teus tahun 2009 akan menjadi 220,000 teus pada tahun 2015.
”Jadi intinya saat awal otonomi daerah, kita ingin meraih kontribusi dari pelabuhan, tingkat kepadatan bongkar muat di pelabuhan lama sehingga berimbas pada penataan kota, dan eks pelabuhan sendiri akan kita tata lagi. Harapan kita setelah beroperasi, semua pihak terkait bisa mendukung, apalagi sekarang sudah ada kapal dari Jakarta ke Palaran,” pungkasnya.
Disebut pula, walau Pemkot tidak murni melakukan pembiayaan pembangunan, tapi Pemkot juga berperan menyiapkan sarana umumnya, seperti akses jalan pendekat, listrik, air, dan perizinan.  hms2/adv