Wujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Jujur dan Bertanggungjawab

Badan Aset Gelar Sosialisasi dan Bimtek Sinkronisasi dan Aplikasi BMD

2010-10-05  14:36:52

TENGGARONG – Kesalahan pembuatan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan kurang sinkronnya Laporan Neraca Aset Daerah yang acap terjadi di setiap SKPD di Kukar membuat Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) disetiap akhir anggaran memberikan opini yang kurang baik terhadap kinerja dan tata kelola pemerintahan.
Upaya untuk meraih penilaian  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI seperti yang diinginkan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari melalui program yang diusungnya yaitu Gerbang Raja kini terus dilakukan secara intensif. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek)  Inventarisasi dan Sinkronisasi BMD dan Bimtek Aplikasi Simda BMD yang digelar Kantor Aset Daerah Kukar, Senin (4/11) kemarin di lobby Resort Hotel Pulau Kumala Tenggarong.
Kegiatan itu dibuka Asisten I Setkab H Syamsie Juhrie dihadiri sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kukar juga Wakil Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang Provinsi Kaltim HB Santoso.
Kepala Kantor Aset Daerah, Bambang Arwanto dalam laporannya menyebutkan, sosialisasi dan bimtek BMD yang akan berlangsung sepekan diikuti 80 peserta dari seluruh SKPD yang ada di Kukar. Yaitu para Pejabat Pengelola Aset Daerah di kecamatan, kelurahan hingga kantor dinas dan lembaga daerah lainnya.
Kegiatan itu kerjasama dengan BPKP Kaltim, dimana pihak BPKP menghadirkan nara sumber sedang Badan Aset Daerah menghadirkan pesertanya.
Sementara Asisten I Syamsie Juhrie mengatakan sosialisasi dan bimtek ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan sekarang bukan hanya pertanggung jawaban keuangan saja yang harus dilakukan akan tetapi aset daerah baik berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak juga harus diketahui dan dipertanggung jawabkan penggunaannya. Karena barang daerah yang juga merupakan aset atau inventaris daerah itu diperoleh dengan menggunakan uang rakyat. Maka pertanggung jawabannya juga sama dan sebangun dengan penggunaan keuangan. yd