Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Perlu Ditingkatkan

2010-10-05  14:44:04

SAMARINDA-Asisten IV Sekprov Kaltim HM Aswin menegaskan komitmen untuk dapat mempertahankan prestasi Kaltim sebagai  peringkat terbaik dalam akuntabilitas kinerja pemerintahan secara nasional  perlu dilakukan dengan terus mengupayakan perbaikan dalam perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja secara lebih baik.
“Kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga Desember 2010. Besar harapan kita agar prestasi Kaltim sebagai yang  terbaik dari provinsi se-Indonesia dapat dipertahankan dengan nilai absolut peringkat yang lebih baik lagi,” kata HM Aswin usai rapat evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan 2010 di lantai 6 Kantor Gubernur bersama Deputy Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemen PAN, Ir Herry Yana Sutisna, Senin (4/10).
Tahun lalu, kata dia, Kaltim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat penilaian CC   (nilai absolut antara 50 – 65). 20 Pemprov  yang lain  mendapat penilaian C (dengan nilai absolut lebih dari 30 hingga 50), sedangkan 6 provinsi berikutnya hanya  mendapat penilaian D (nilai absolut 0 hingga 30). Penilaian dilakukan terhadap 27 provinsi.
Komitmen mempertahankan dan meningkatkan prestasi akuntabilitas kinerja pemerintahan ini menurut Aswin erat kaitannya dengan profesionalisme dan kepentingan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Lebih dari itu, bukan hanya pelayanan publik saja yang diharapkan lebih baik, tetapi kebijakan publik yang disepakati dan dilaksanakan, diharapkan juga akan lebih baik lagi.
Aswin menambahkan, beberapa hal yang perlu segera diperbaiki diantaranya adalah integrasi dokumen dalam perencanaan kinerja, alat ukur atau indikator kinerja serta dokumen pelaporan kinerja. Penting jug auntuk terus melakukan pengembangan sistem informasi kinerja.
“Hal penting yang juga harus menjadi bagian dari perbaikan yang perlu dilakukan adalah konsistensi dan keselarasan  perencanaan, kontrak kinerja, pelaporan kinerja dan integritas data,” tegas Aswin.
Sementara itu, di Ruang Tepian I lantai II juga dilakukan ekspose Inspektorat Provinsi hasil evaluasi kinerja  satuan kerja perangkat daerah (SKPD ) di lingkungan Pemprov Kaltim. Evaluasi dilaksanakan terhadap 33  SKPD di Lingkungan Pemprov Kaltim.  Evaluasi dilaksanakan antara  April hingga  Mei 2010 dengan metode desk evaluation dan konfirmasi/wawancara.
Range nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi disebutkan rata-rata nilai keseluruhan  52,16 (100) atau mencapai  52,16 persen. Rata-rata nilai perencanaan kinerja 20,72 (nilai maksimal 35) atau 59,2 persen.  Rata-rata nilai pengukuran kinerja
8,60 (nilai maksimal 20) atau 43 persen.  Rata-rata nilai pelaporan kinerja 9,65 (nilai maksimal 15) atau 64,33 persen. Rata–rata nilai monitoring dan evaluasi 2,83 (nilai maksimal 10) atau 2,83 persen dan rata–rata niai pencapaian kinerja  10,37 (nilai maksimal 20)  atau  51,85 persen.
“Kami berharap Kaltim bisa mempertahankan peringkatnya dengan penilaian yang lebih baik mencapai B, A atau bahkan AA. Secara umum bisa dilihat bahwa SKPD-SKlah mencoba melaksanakan apa yang selalu diarahkan oleh gubernur,”jelas Asisten Deputy Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Aparatur Pemerintah, Hendro Witjaksono.mar