DPRD Kaltim akan Lobi DPR RI

Memperjelas Bantuan Pusat untuk Jalan Tol

2010-10-07  07:17:40

SAMARINDA–Belum jelasnya bantuan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan jalan tol, membuat anggota DPRD Kaltim mengambil langkah taktis. Dan dijadwalkan, 13 Oktoober 2010 mendatang sebanyak 27 anggota DPRD Kaltim ngeluruk ke DPR RI, untuk meloby bantuan APBN tersebut.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kaltim, Mukmin Faisal, kepada Poskota Kaltim, sesaat menjelang meninggalkan Gedung DPRD Kaltim, Rabu (6/10). Menurut Mukmin, dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) belum lama, telah diagendakan untuk melakukan hearing bersama DPR RI. Dan dari balasan Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 27anggota dewan akan diterima pada tanggal 13 Oktober nanti. "Rencana 13 Oktober nanti, kami diterima DPR RI. Kami mau mempertanyakan bantuan dari DPR RI untuk pembiayaan jalan tol dari APBN sebesar Rp500 miliar itu. Insya Allah bisa diakomodir dan dibantu. Saya optimistis," kata Mukmin.
Dikatakan Mukmin, dari persentase Pemprov bersama DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, pemerintah pusat menjanjikan untuk membantu biaya pembangunan jalan tol di APBN Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp500 miliar. Namun hingga kini, tanda-tanda anggaran yang akan dikucurkan melalui subsidi APBN tersebut masih belum tampak. "Makanya kami akan kesana itu (DPR RI, red) untuk mempertanyakan kejelasan biaya bantuan itu," ucapnya.
Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Mudiyat Noor membenarkan akan bertolak ke Jakarta untuk meminta penjelasan bantuan jalan tol.  "Dewan akan lobi ke DPR untuk bisa mendapatkan bantuan yang sudah dijanjikan. Dan bantuan Rp500 miliar itu, merupakan bantuan tahapan dari usulan kita ke APBN sebesar Rp1,6 triliun," akunya.
Diketahui, alokasi anggaran pembangunan jalan tol sebesar Rp6,2 triliun tersebut terjadi tarik menarik antara legislatif dan eksekutif terkait besaran anggaran pembangunan tersebut. Bahkan Komisi III DPRD sempat menolak usulan anggaran jalan tol yang diajukan Dinas PU ke APBD Kaltim sebesar Rp500 miliar.
Ketua F-PDIP, Sudarno yang dikonfirmasi Poskota Kaltim, kemarin, mengakui menolak usulan dari Dinas PU Kaltim yang mengajukan usulan pembangunan jalan tol di APBD Kaltim 2011 sebesar Rp500 miliar. "Memang kami belum setuju. saya minta tol itu dibahas ulang dengan pemprov tentang penyelesaian tol yang Rp6,2 triliun. Siapa yang bertanggungjawab sisanya, Rp 4,2 triliun diluar APBD yang akan kita kucurkan Rp2 triliun. Makanya langkah ke DPR RI itu, merupakan upaya dewan turut membantu mencarikan anggaran di APBN," ucap Sudarno
Pasalnya tambah Sudarno, dewan tidak ingin ketika alokasi dana dari APBD Kaltim untuk jalan tol sudah disetujui, lantas dukungan dana dari investor maupun APBN tidak kunjung jelas. Yang dikhawatirkan, ketika dukungan dana tidak juga jelas maka APBD Kaltim lagi-lagi yang dipaksa untuk menyelesaikan keseluruhan proyek yang mencapai Rp 6,2 triliun itu. fer