Bupati Buka Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas

Pertegas batas wilayah dan penyempurnaan kepastian hukum antar daerah

2010-10-11  02:24:46

MAKASSAR -  Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari S Sos MM secara resmi  membuka rapat kerja Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) yang mengambil tema "Penyempurnaan Undang-undang migas dan penegasan batas wilayah guna mendukung kepastian hukum dan koordinasi antar daerah". Rapat kerja tersebut dihadiri Deputy Umum BP-Migas, dewan pakar FKDPM, jajaran daerah penghasil migas berlangsung dua hari sejak Kamis 7 hingga 8 Oktober di Ruang Acacia Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan.
Dikatakan Bupati Rita Widyasari acara tersebut merupakan sebagai tindak lanjut dari Musyawaran Nasional (Munas) II FKDPM 2010, sesuai amanat berdirinya forum 6 September 2001 dengan tujuan utama memperjuangkan dan menegakkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam migas.  "Kami ingin menunjukkan komitmen tujuan organisasi dimana dalam perjuangannya yang sudah memasuki usia 10 tahun, proses perjuangan telah mendapat titik terang melalui respon dan jawaban dari pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpes) No.26/2010 tentang transparansi pendapatan negara dari industri ektraktif," kata Rita Widyasari mewakili Ketua Umum FKDPM H Awang Faroek Ishak kemarin.
Dijelaskan Rita, dengan kehadiran perpres ini jelas menjadi pemicu bagi FKDPM untuk senantiasa terus memperjuangkan amanat anggota dalam menegakkan transparansi bagi hasil yang selama ini terkesan ditutup-tutupi dengan kemasan rahasia negara. Dengan demikian lanjut Rita, FKDPM berupaya turut serta menjadi bagian dari anggota tim transparansi, sehingga dapat terus mengawal perjalanan dan tujuan dari terbitnya pepres tersebut. Karna pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif melalui industri migas harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good Governance, prinsip transparansi yang meliputi keterbukaan, prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta untuk meningkatkan daya saing iklim investasi dibidang industri ekstraktif.
"Kami yakin keberadaan FKDPM sebagai organisasi yang mewakili 84 anggota daerah penghasil migas dalam tim ini sangat strategis dan sudah saatnya FKDPM terlibat untuk menjaga keseimbangan serta provinsi keanggotaan yang didominasi oleh pemerintah," katanya.
Terkait dengan tema ini mengupas secara mendalam mengenai batas wilayah dan usulan FKPDM mengenai penyempurnaan undang-undang migas. Masih sering terjadi perbedaan pendapat antar satu daerah dengan daerah lainnya terhadap batas wilayah terkait dengan keberadaan sumber daya alam yang jika tidak diselesaikan secara tegas dapat menimbulkan konflik yang tidak sehat. "Tidak kalah penting adalah mengenai penyempurnaan UU migas, dengan adanya rencana revisi UU migas kita sebagai daerah penghasil migas berkesempatan untuk memberikan usulan terhadap penyempurnaannya. Kami juga sedang mengajukan beberapa butir penyempurnaan UU migas yang akan mengakomodasi peran serta daerah dalam pengelolaan migas. 
"Kita berharap aspirasi daerah penghasil migas dapat disuarakan dan dukungan dari DPR RI, dan kami menantikan hasil akhir penyempurnaan UU migas. Dan berharap dapat memenuhi sasaran sesuai maksud dan tujuan,". Harapnya. 
Dalam rapat kerja tersebut juga dihadiri para pakar  yang kompeten seperti Kepala Badan Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), wakil dari Dirjen PUM Departeman Dalam Negeri. Sebagai nara sumber dengan materi batas wilayah, batas wilayah dan tata cara survey sumber daya alam, penyempurnaan UU Migas dalam kaitannya dengan peningkatan produksi BP Migas, penyempurnaan UU Migas, pandangan dan pemikiran penyempurnaan UU Migas dan penyempurnaan UU Migas ditinjau dari sudut daerah penghasil Migas, disertai dengan tanya jawab daerah penghasil migas. hmp15