Kutim 1 Dari 6 Yang Terbaik Pelaksanakan Otonomi Daerah se-Indonesia

2010-10-13  02:49:42

Puncak Peringatan HUT Kabupaten Kutai Timur yang Ke-11, Selasa 12-10-2010 kemarin ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Kutim H Isran Noor setelah dilaksanakannya upacara  yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bukit Pelangi.
11 TAHUN Kuti Timur (Kutim) secara resmi menjadi daerah Kabupaten sejak  dimekarnya Kabupaten KUTAI  menjadi 4 wilayah (3 Kabupaten dan 1 Kota) yakni,  Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar) dan 1 Kotamadya atau sekarang dikenal dengan nama Kota BONTANG.
Bupati Kutim, H Isran Noor menjelaskan sejarah panjang perjalanan pembangunan di Kabupaten Kutim sejak 11 tahun silam hingga hari ini, diwarnai dengan berbagai dinamika dalam gerak langkah pembangunannya.  Pasang surut, suka dan duka, dan terkadang selalu saja ada tarik menarik diantara berbagai kepentingan, selalu ada energi positif dan energi negatif yang mana pada akhirnya menjadikan Kabupaten semakin dewasa dan berkembang dengan baik.
Dalam perjalananya selama 11 tahun itu Kabupaten Kutim telah menunjukan berkembang yang demikian pesat. Hal ini sesuai dengan tujuan dimekarkanya Kabupaten Kutai Timur yang pada intinya adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang baik, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta perwujudan demokratisasi dan aspirasi masyarakat dengan baik.
"Kita semua telah menyaksikan semakin berfungsinya lembaga-lembaga dan Perangkat Pemerintahan Daerah maupun intansi vertical di daerah ini, termasuk lembaga sosial kemasyarakatan," ungkap Bupati Kutai Timur H Isran Noor dalam pidatonya di upacara perayaan HUT Kutai Timur.
Demikian pula dengan tekad Kabupaten Kutim dalam menjalankan Otonomi Daerah yang merupakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat terutama daerah adalah dengan bercermin dari pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan masa lalu yang cenderung bersifat sentralistik.
"Tanpa menggoyahkan kebangsaan dan sendi-sendi keutuhan dan Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila kita kembangkan system dan manajemen pemerintahan yang bersifat desentralistik dan aspiratif", terangnya.
Untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan Daerah dimasa mendatang perlu ditingkatkan koordinasi sebaik mungkin.  Mengenai persoalan yang akan timbul di dalamnya Bupati Isran Noor berharap agar setiap permasalan  yang timbut dapat ditanggulangi secara bersama-sama.
"Alhamdullilah hari ini kita patut bersyukur karena dari 191 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7 Provinsi, 153 Kabupaten dan 31 Kota, Kabupaten Kutai Timur dinilai sebagai salah satu dari 6 Daerah yang berhasil dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Keberhasilan ini pada dasarnya merupakan prestasi bersama dan buah dari kerja keras dari seluruh komponen daerah, baik dari unsur Pemerintah, DPRD, Dunia usaha, dan segenap lapisan masyarakat Kutai Timur," ujar Bupati.
Dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Timur ke 11 ini, Bupati Isran Noor juga mengajak seluruh elemen di Kutim untuk senantiasa melakukan evaluasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Evaluasi ini merupakan koreksi untuk semakin memahami kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam mengemban tugas yang dipercayakan.
Terkait dengan evaluasi ini, Isran Noor juga meminta kepada seluruh jajaran dilingkungan pemerintahan Kabupaten Kutim untuk lebih menyiapkan diri dalam menghadapi tingkat kompetisi yang cenderung semakin tinggi di era globalisasi ini. Terutama menyimak setiap aspek yang berkaitan dengan keberadaan Kabupaten ini baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembanguna maupun pembinaan kemasyarakatan. 
"Selama ini banyak sekali program Pemerintah yang mendapat respon dari masyarakat dalam bentuk surat maupun aspirasi langsung ke Pemerintah Daerah dan DPRD. Surat maupun aspirasi tersebut berisi dukungan, masukan, kritik, pengaduan atau saran perbaikan mengenai program-program Pemerintah Daerah. Masukan dari masyarakat tersebut, menjadi umpan balik yang sangat berharga bagi pemerintah Daerah dalam menjalankan program-program yang berpihak ke rakyat, dengan tetap memperhatikan prosedur dan mekanisme sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku," paparnya.
Disisi lain, Bupati juga  menerangkan masih merasa masih perlu adanya pemahaman yang lebih arif dan bijak dari berbagi pihak dalam merespon setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pembangnan di daerah ini. Pemerintah Daerah terkadang berada pada posisi dilematis dimana upaya untuk secepat mungkin menanggulangi berbagai persoalan pembangunan sesuai tuntutan masyarakat terkadang berbenturan oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
"Untuk itu, aya berharap para aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten, kecamatan, Desa dan para Anggota DPRD dapat menjelaskan kepada rakyat sesuai kewenanganya masing-masing, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah," pintanya.
Harus disadari pula bahwa semakin besar kewenangan yang diserahkan ke Daerah maka semakin besar pula tanggung jawab daerah untuk mengelola sumberdaya pembangunan secara arif dan berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat. Bila seluruh sumberdaya pembanguna disinergikan maka Insya Allah program-program pembangunan yang sudah direncanakan akan terealisasi dengan cepat dan angka kemiskinan maupun pengangguran akan dapat pula teratasi dengan lebih baik.
Isran Noor mengingatkan kembali, sebagaimana diketahui bahwa awal berdirinya Kabupaten ini ketersediaan Infrastruktur masih sangat terbatas karena fasilitas yang ada sebelumnya hanyalah untuk skala Kecamatan. Ditambah dengan wilayah yang cukup luas serta kondisi geografis yang relative sulit memiliki konsekuensi terhadap pembiayaan yang sangat besar.
"Untuk itulah dalam rangka penguatan pembiayaan demi percepatan pembangunan di Kutai Timur, Pemerintah Daerah tidak hanya mengandalkan dari APBD tetapi tanpa kenal lelah berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainya," terangnya.
Terkait hal itu, langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah antara lain menjalin kesepakatan dengan semua dunia usaha untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Forum Multi Stakeholder Corporate Social Responsibility. "Alhamdulillah, berkat kesepahaman dan kepedulian semua pihak, alokasi anggaran untuk CSR yang dimulai tahun 2006 hingga sekarang terus meningkat secara signifikan. Kita juga terus mengupayakan sumber pembiayaan pembangunan baik dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur maupaun Pemerintah Pusat. Besarnya alokasi dana APBD Kabupaten maupun dari sumber dana APBD Propinsi dan APBN, membuktikan komitmen kita semua untuk melaksanakan sungguh-sunguh desentralisasi dan otonomi secara konsisten dan bertanggung jawab," ujarnya menerangkan.
Dalam rangka pengembangan wilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan, Pemerintah Kutim telah memacu tumbuhnya investasi di Kabupaten Kutai Timur Terutama investasi skala besar yang menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Dengan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, faktanya dapat dilihat dari perusahaan besar dengan telah berkembang dibeberapa kecamatan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan khususnya masyarakat sekitarnya. Kondisi ini akan terus dan terus dipacu pada kecamatan-kecamatan lainya.
Karena itu menurut Isran Noor perlu adanya peranan pihak kecamatan yang harus ditingkatkan mengingat kecamatan adalah ujung tombak pembangunan. Kecamatan lah yang berada paling depan untuk peningkatan kemakmuran rakyat yang di dukung oleh aparat Pemerintah kabupaten dan DPRD. (Adv)