Walhi Nilai REDD Plus Upaya Pemerintah Lepas Tangan

2010-10-16  16:18:02

SAMARINDA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Se-Kalimantan mengecam penerbitan Rencana Strategi Nasional “Reduction Emission from Deforestation and Degradation” (REDD+) atau Penurunan Emisi dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan.
Rencana Strategi Nasional REDD+ masih sangat kental nuansa politik 'dagang karbon hutan', tidak mengutamakan keselamatan ekologi rakyat dan hak-hak kelola rakyat atas sumber-sumber penghidupannya. Namun lebih menyerahkan kebijakan politik iklim bangsa Indonesia kepada negara-negara maju yang memiliki dosa sangat besar terhadap rusaknya kondisi ekologi di Kalimantan, dan tentu saja Kepulauan Indonesia.
Direktur Walhi Kaltim Isal Wardana melalui siaran persnya mengatakan bahwa negara maju harus bertanggung jawab atas hutang ekologi yang menjadi tanggung jawab mutlak bagi semua negara, termasuk Indonesia.
Selain itu, kata dia, mereka seharusnya memiliki komitmen yang kuat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari aktivitas industri dan pola hidup yang banyak mengeluarkan energi, dan merupakan komponen terbesar perubahan iklim.
Pada kenyataanya, lanjut Isal, negara maju justru menghindari tanggung jawab dan memindahkan persoalan ke negara-negara selatan (termasuk Indonesia), yang memiliki hutan. Namun pada kenyataannya masih terdapat persoalan dengan tata kelola kehutanan, persoalan kemiskinan serta sumber daya manusia.
"Kompensasi pembiayan iklim yang diusung sudah pasti merugikan bangsa Indonesia karena menggunakan mekanisme hutang yang akan membebani anggaran Negara serta pembiayaan dengan skema pasar (offset) yang memberikan kesempatan kepada perusahaan perusak lingkungan untuk “mencuci dosa” lingkungannya dan “makelar-makelar” karbon dalam mencari keuntungan dengan memprivatisasi wilayah hutan di Indonesia melalui konsensi hutan karbon," kata ISal.
Seperti diketahui, lanjut ISal, Kalimantan merupakan pulau besar sangat strategis dijadikan korban 'pilot project' REDD, pulau yang pemerintahannya masih mengandalkan 'konversi' (alih fungsi) hutan untuk perluasan industri ekstraktif, seperti kebun kelapa sawit skala besar, Hak Pengusahaan Hutan (HPH)-Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pertambangan skala besar.
Hal ini bisa dilihat dari usulan RTRWP Kalimantan dimana tingkat konversi hutan masih sangat tinggi, yaitu +7,3 juta hektar dengan rincian; +2,9 jt ha (Kalteng); +1,3jt ha (Kaltim); +1,7 jt ha (Kalbar) dan +1,4 jt ha (Kalsel; sudah digunakan aktifitas perkebunan, pertambangan dan HTI).
Diterapkannya REDD+ di Kalimantan dan Indonesia pada umumnya akan secara signifikan berdampak pada semakin tingginya konflik pengelolaan kawasan hutan, mengingat kebijakan dan regulasi implementasi REDD di Indonesia tidak berpihak terhadap masyarakat yang hidup disekitar dan dalam kawasan hutan yang mencapai +80 juta jiwa (KP-SHK Nasional) termasuk di Pulau Kalimantan.
Sementara itu Permenhut 30/2009, Permenhut 36/2009 dan Kepres tahun 2010 yang didalamnya mengatur tentang mekanisme dan kelembagaan pengelolaan REDD masih bersifat sektoral sehingga ‘jauh panggang dari api’ untuk bisa mengakomodir hak-hak rakyat terhadap pengelolaan hutan.
Kondisi ini memunculkan “gap” kebijakan yang tinggi antara Rakyat yang berkepentingan terhadap hutan, Hutan itu sendiri dan kepentingan REDD.
Seharusnya, kata dia, Pemerintah Indonesia membebaskan dirinya dari belenggu kapitalisasi iklim grobal yang hanya menguntungkan negara-negara penghasil emisi GRK yang tinggi dan sudah saatnya masyarakat dan bangsa Indonesia mendapatkan keadilan iklim dalam setiap negosiasi yang menyangkut perubahan iklim. M4n