Fasilitas dan Tunjangan Dewan Bulungan Terkecil di Kaltim

2010-10-19  03:01:07

TANJUNG SELOR. Tunjangan dan fasilitas anggota DPRD Bulungan ternyata sangat  jauh berbeda di bandingkan dengan tunjangan dan fasilitas anggota DPRD lainnya di wilayah Kalimantan Timur, padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di miliki Kabupaten Bulungan sebesar 1,3 trilyun jauh lebih besar di banding APBD Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Utara Kaltim. 
Nicodimus Ketua Badan Kehormatan DPRD Bulungan yang baru pulang dari Kabupaten Nunukan dalam rangka Kunjungan kerja bersama beberapa anggota DPRD Bulungan lainnya kepada Poskota kaltim sabtu (16/10) menjelaskan bahwa kondisi fasilitas serta tunjangan yang di miliki setiap anggota DPRD Nunukan sangat jauh berbeda di bandingkan dengan anggota DPRD Bulungan.
“Kunjungan kami ke Nunukan melakukan konsultasi dengan DPRD Nunukan tentang pinjam pakai mobil dinas ternyata meskipun payung hukumnya tidak ada namun melalui kebijakan Bupati maka meminjamkan mobil dinas kepada anggota DPRD melalui sekretariat Dewan dapat berjalan dengan baik di Nunukan, sehingga kita harapkan Bupati Bulungan pun bisa membantu anggota DPRD Bulungan dalam hal memberikan pinjam pakai mobil dinas kepada anggota DPRD Bulungan yang di serahkan melalui sekretariat Dewan Bulungan ” jelas Nicodimus.
Nicodimus menambahkan selain fasilitas ternyata tunjangan perumahan dan perjalanan dinas anggota Dewan Bulungan baik perjalanan dinas luar propinsi maupun dalam propinsi setiap anggota Dewan di Kabupaten Nunukan jumlahnya lebih besar di bandingkan dengan yang di terima anggota DPRD Bulungan.
“Secara keseluruhan tunjangan yang diterima anggota DPRD Bulungan ternyata paling rendah di bandingkan kabupaten dan kota yang ada di Kaltim sehingga ini sedikit mengganggu kinerja anggota Dewan Bulungan apalagi kebanyakan anggota DPRD Bulungan berasal dari daerah pedalaman dan tidak berdomisili di Tanjung Selor” jelas Nicodimus.
Nicodimus menjelaskan jika di banding dengan APBD Nunukan sebesar 800 milliar lebih maka dengan APBD Bulungan sebesar 1,3 trilyun di nilai lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota DPRD Bulungan namun kenyataan yang ada justru Kabupaten Nunukan lebih mampu memberikan perhatian kepada anggota Dewannya.
“Sesuai dengan Undang Undang tentang Kepala Daerah dan Legislatif sebenarnya statusnya sangat sejajar dan merupakan mitra dalam melaksanakan pembangunan di daerah namun di Kabupaten Bulungan ternyata hal tersebut tidak di lakukan Bupati khususnya dalam memberikan perhatian kepada wakil rakyatnya” tegas Nicodimus.
Nicodimus berharap agar Bupati Bulungan dapat berlaku bijak dalam memfasilitasi kebutuhan dan kesejahteraan setiap anggota dewan Bulungan yang disesuaikan dengan keuangan daerah Bulungan sebab hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja anggota Dewan Bulungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Vic.