Aparatur Keuangan Ikuti Pembekalan

Jelang Tutup Tahun Anggaran 2010, Bersiap 2011

2010-10-21  04:44:07

SAMARINDA—Sekitar 100 aparatur keuangan, baik bendaharawan maupun tenaga teknis keuangan dari 53 kelurahan, 6 kecamatan, Sekretariat Daerah dan bagian di lingkungan sekretariat mengikuti pembekalan sekaligus pengarahan menjelang berakhirnya tutup tahun anggaran 2010 dan bersiap di tahun anggaran 2011, di ruang utama balaikota, Rabu (20/10).
“Selain silaturahmi, hari ini kita berkumpul, tidak lain untuk menyamakan persepsi yang  selama ini diantara kita belum sependapat. Hari ini adalah hari kedua, dimana kemarin dilaksanakan bagi sekolah-sekolah dan Puskesmas. Pada kesempatan ini, juga melakukan sharing sehubungan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2010 dan menjelang tahun anggaran 2011,” ujar Kepala Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Samarinda Sunandar dalam sambutannya.
Menurutnya dengan pertemuan itu mampu mendongkrak kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama untuk laporan keuangan . “Ini bukan hanya tanggung jawab satu atau dua SKPD saja, tapi semua SKPD. Satu saja terkendala, maka mempengaruhi kualitas maupun keakuratan data keuangan,” ucapnya.
Dikatakannya yang hadir merupakan ujung tombak dari setiap SKPD. “Tolong dijaga kepercayaan atas tugas yang diberikan dari pimpinan. Apalagi, saya rasa bendaharawan merupakan batu loncatan untuk promosi jabatan. Karena seorang bendaharawan akan diperhatikan pimpinannya, untuk itu jalankan tugas sebagai bendaharawan dengan baik dan sungguh-sungguh,” ungkapnya.
Jadi diingatkan pula dalam menyiapkan laporan, dokumen harus lengkap dan datanya pun harus akurat. “Jika ada pemeriksaan, kita tinggal duduk manis saja, tidak sibuk mencari dokumen. Seandainya ketika diminta, kita menjawabnya sebentar dicari dan tidak menyajikan data akurat, maka oleh auditor akan tumbuh kecurigaan adanya indikasi penyelewengan,” tandasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya aparatur keuangan harus bisa membuat kecurigaan auditor akan adanya indikasi penyelewengan. “Jadi kuncinya dokumen harus lengkap, data akurat dan jangan terlambat,” imbuhnya lagi mengingatkan.
Menurutnya jika tiga komponen itu bias dilaksanakan oleh aparatur keuangan secara keseluruhan, maka berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan, sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan diraih.
Tapi, sebutnya merebut gelar ini, bukan semata tanggung jawab DPPKA, tapi juga seluruh SKPD di jajaran Pemkot. Karena, untuk mendapatkan WTP, satu SKPD saja yang membuat kesalahan dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah, maka WTP akan lepas dari tangan.
Untuk mendukung itu, sebutnya tahun depan diantaranya akan dilaksanakan pelatihan bagi bendaharawan di kelurahan-kelurahan. hms2/adv