Kemendiknas akan Utamakan RSBI Diperbatasan

2010-10-24  23:43:02

SAMARINDA-Kepala Disdik Kaltim H Musyahrim menyambut baik keinginan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang akan memprioritaskan pembangunan dan pengembangan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) disemua jenjang, bagi seluruh wilayah perbatasan, terutama di Kaltim.
"Pengembangan RSBI di Kaltim sebelum adanya keinginan Kemendiknas untuk memprioritaskan hal itu, terlebih dulu Kaltim telah memprogramkannya, agar pendidikan standar internasional tersebut benar-benar diterima seluruh masyarakat Kaltim. Bahkan hal itu, diharapkan dapat menyeluruh penyebarannya, baik di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA dan SMK)," jelas Musyahrim baru-baru ini.
Musyahrim menambahkan, sebenarnya, untuk RSBI dan SBI itu telah dituangkan dalam MoU oleh Bapak Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim 2009 lalu. Sebab, hal itu bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan. Artinya, hal ini mendukung proses penyelenggaraan pendidikan di RSBI, jika dia bentuknya itu Boarding School, tentunya hal itu kewajiban Pemerintah Provinsi untuk membangun asramanya. Dan tahun ini telah kita laksanakan.
"Oleh Kemendiknas untuk pengembangan RSBI dan SBI itu, Musyahrim mengatakan inilah salah satu yang tertuang dalam MoU tersebut, yakni Pemprov yang membantu asramanya, Pemkab dan Pemkot menjalankan programnya. Dan, jika ini juga dibantu oleh Kemendiknas dalam pengelolaannya, maka hal itu sangatlah diperlukan, baik dari anggaran pengelolaannya atau fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). Dan Jika benar itu Boarding School, maka Pemprov berkewajiban membantu membangun asramanya,”paparnya.
Kemudian bagaimana dengan perkembangan RSBI atau SBI dari penyebaran 3 daerah di Kaltim yang diketahui masuk wilayah perbatasan, misalnya Nunukan, Kubar dan Malinau, Musyahrim menyebut, RSBI itu penetapannya kan memiliki kriteria yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nasional. Jika, sekolah itu ingin ditetapkan sebagai RSBI atau SBI.
“Jadi, bukan haknya Provinsi untuk menentukannya. Karenanya, pusatlah yang menetapkannya. Contohnya yang diterima SMAN 1 Berau baru-baru ini, yang mana telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional sebagai RSBI,” katanya.
Jadi, lanjutnya, tidak ada Pemprov Kaltim memilah sekolah mana yang harus ditetapkan sebagai RSBI dan SBI. Sebab, penetapan sekolah yang dapat menjadi RSBI dan SBI hanya Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional yang menentukannya.
“Sebenarnya program kita tersebut kan telah ada dan itu tersebar bagi seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim. Sedangkan, adanya keinginan Pemerintah Pusat melalui Kemendiknas untuk memprioritaskan pengembangan RSBI dan SBI di wilayah perbatasan, tentunya kami sangat menyambut baik. Dan ini merupakan wujud dari pencerdasan anak bangsa, terutama di Kaltim. Sehingga diharapkan ke depan Kaltim mampu memiliki SDM yang berkualitas dan mampu membangun percepatan ekonomi kesejahteraan rakyat,” bebernya.
Sementara, jika seluruh Kabupaten dan Kota ada yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional, maka mereka masuk dan dapat diperjuangkan untuk menuju RSBI.
“Jadi, untuk tiga wilayah tersebut, baik Nunukan, Kutai Barat, dan Malinau belum memiliki pendidikan RSBI atau SBI. Mungkin saat ini masih dalam proses. Ya kita harapkan penyebaran RSBI dan SBI di Kaltim benar-benar terwujud,” jelaS Musyahrim.mar/adv