BPKP Mitra Aparatur Pemerintah

2010-10-26  01:45:32

SAMARINDA-Kepala Badan Diklat Kaltim Hj Faridah mewakili Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak menegaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah mitra, dan bukan musuhm sehingga aparatur pemerintah tidak perlu takut, justeru sebaliknya dapat saling bermitra  untuk mencapai target kinerja.
“Instansi ataupun aparatur pemerintah daerah tidak perlu takut dengan BPKP Kaltim. Karena lembaga tersebut bukanlah musuh, malahan sebaliknya merupakan teman atau mitra kerja. Terlebih dengan target Kaltim mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”jelas  Hj Farida Wadiawati saat pada penutupan Diklat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIMDA)  Angkatan II, di Aula Bandiklat Kaltim, Senin (25/10).
Menurut dia, BPKP yang merupakan lembaga pemerintah pusat yang diperbantukan sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Keberadaan lembaga itu untuk memberikan masukan-tentang tata kelola akuntansi keuangan daerah dan pelaporan yang lebih baik.
Agar dalam tata kelola tersebut tidak bertentangan dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Jadi, setiap instansi pemerintahan, baik provisi maupun kabupaten dan kota, dapat menjalin kerjasama yang baik dengan BPKP.
“Hasil yang cukup menggembirakan kolaborasi atau kerjasama yang baik Pemprov dengan BPKP Perwakilan Kaltim yakni telah menghasilkan pengesahaan APBD tercepat di Indonesia.  Ini berarti BPKP merupakan mitra kerja yang baik, guna mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa,” jelasnya.
Dengan prestasi tersebut, tidak berlebihan jika Kaltim pada 2011 menargetkan mencapai Opini WTP. Namun untuk mewujudkannya perlu perjuangan ataupun kerja keras, terutama dalam tata kelola aset daerah yang selama ini merupakan batu sandungan untuk memperoleh opini tersebut.
Dengan pelaksanaan Diklat SIMDA ini, diharapkan menghasilkan tenaga pegawai (PNS) yang mengerti tentang tata kelola akuntansi keuangan daerah. Program ini sudah menjadi kegiatan utama pemerintah dalam menciptakan pegawai berkualitas dan mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah yang benar.
“Dalam Diklat ini melibatkan pihak BPKP Kaltim untuk memberikan pencerahan maupun materi tentang tata kelola akuntansi keuangan daerah. Pada dasarnya BPKP merupakan  mitra bagi pemerintah daerah, terutama dalam perbaikan tata kelola keuangan yang benar dan baik, serta berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan peleporannya,” ujar Farida Widiawati.
Diklat SIMDA Angkatan II 2010 diikutri 27 peserta selama 56 hari pendidikan. Peserta Diklat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.mar