Telur Penyu Dilema Masyarakat Setempat

2010-10-27  00:34:09

TANJUNG REDEB- Pengawasan konservasi penyu oleh instansi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Berau dinilai kurang transparan. Pasalnya, sampai saat ini menurut H Bahri, kepala kampung Pulau Derawan,  tidak ada data valid yang dibeber ke publik.
“Jika memang benar-benar menangani konservasi, sekarang pulau itu sudah penuh dengan tukik, tidak usah dengan dalih dimakan hiu atau sebagainya, intinya jika konservasi tentu ada banyak upaya dilakukan agar konservasi bisa berjalan baik,” ujar Bahri.
Terlebih menurutnya, data yang disampaikan  ke publik menurutnya hanya data yang itu-itu saja. Berdasarkan pengakuannya, selama 10 tahun mengelola telur penyu di Derawan dan pulau sekitarnya memberikan pengalaman yang dapat dijadikan dasar pengamatannya terhadap kelangsungan konservasi yang tengah berjalan.
Seperti terlihat di kota Samarinda, telur penyu dapat dijual bebas di pinggir-pinggir jalan. Tidak kurang 10 ribu butir  telur yang terjual dalam seminggu. Dia meyakini sebagian telur itu ada yang berasal dari Berau. Demikian pula telur penyu yang beredar di Tarakan juga terindikasi berasal dari kepulauan penghasil penyu di Berau.
Yang sangat disayangkan adalah mengapa masyarakat tidak lagi diperkenankan mengelola terbentur aturan, sementara daerah lain bisa. “Kalau Samarinda adalah bagian Indonesia, dan Berau bagian Malaysia saya rasa masuk akal saja, tapi  ini kan sama-sama Indonesia. Saya berani bertaruh jika pengawasan telur Penyu di pulau-pulau penghasil dilakukan secara ketat maka secara signifikan telur yang beredar di pasaran akan berkurang karena Berau sebagai salah satu penghasilnya. Coba kami yang awasi dengan orang yang kami percayai, sebulan saja kita lihat hasilnya,” ujar Bahri.
Terlebih ada pulau penghasil telur yang tidak dijaga sama sekali. Hal itu sangat dilema, satu sisi masyarakat tidak boleh mengelola, sisi lain masyarakat sekitar hanya bisa menonton telur-telur itu diambil orang lain.
Sebagai kepala kampung di Pulau Derawan, dirinya menyatakan secara jelas dilema warga  itu terjadi. “Kalau mau konservasi kami mohon kepada pemerintah daerah lakukan dengan maksimal, jangan ada pulau yang tidak dijaga tapi tidak boleh diambil, tapi malah diambil orang lain bahkan sampai ke luar daerah. Di luar bebas dijual disini tidak bisa, bahkan ada indikasi dilakukan oleh petugasnya sendiri,” tutup Bahri. as