Rakorda KNPI Kukar Hasilkan 15 Pernyataan Sikap

Menyoroti Tajam Soal Kewenangan Blok Mahakam

2010-10-29 00:46:32

TENGGARONG- Tertanggal 27 Oktober 2010 lalu, KNPI Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rakorda yang bertempat di Pendopo Odah Etam, atau Pendopo Bupati Kutai Kartanegara. Melalui tema "Membangun dan Memberdayakan Kapasitas Pemuda untuk Kesejahteraan Kabupaten Kutai Kartanegara".  Akhirnya menetapkan 15 pernyataan sikap yang tegas, dimana satu diantaranya menyoroti tajam tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang pengelolaan Blok Mahakam.
Diantaranya pada poin 8, 9 dan 10 jelas-jelas pernyataan sikap menegaskan bahwa Blok Mahakam merupakan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara maka dari itu diminta Pemerintah Provinsi Kaltim tidak campur tangan. Sebagaimana tersirat pada poin 10, yakni Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar tidak terlalu jauh campur tangan terhadap Pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait persoalan pengelolaan Blok Mahakam yang merupakan wewenang dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang tertuang dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (5).
Belum lagi pada poin 13, dipertegas tentang perlunya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperbaiki sistem koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota. Dimana sampai saat ini dinilai masih banyak kerancua dan miss koordinatif. Karena sesungguhnya tugas pemerintah provinsi sesuai dengn Asas Dekonsentrasi (Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat) adalah menjadi fasilitator untuk mengkoordinatifkan secara integral seluruh Kabupaten dan Kota yang ada diwilayahnya, agar pembangunan antara Kabupaten dan Kota sinergi saling menunjang akses sosial dan ekonomi masing-masing daerah.
Bahkan pada poin 15, pernyataan sikap semakin lugas yakni meminta Kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar menegur Gubernur Kalimantan Timur yang tidak konsisten terhadap fungsi pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat serta terlalu banyaknya berwacana dan berindikasi pada upaya untuk pembohongan kepada publik.dp