Semua Pihak Perlu Hati-Hati Menyikapi

Soal Polemik Blok Mahakam

2010-11-01  06:30:57

SAMARINDA-Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim terus berjuang mendapatkan hak pengelolaan eksploitasi minyak dan gas (Migas) Blok Mahakam. Walau begitu, semua pihak perlu berhati-hati menyikapinya. Sebab, hal itu merupakan wilayah bisnis yang tidak semua orang bisa masuk kedalamnya, dan memaksa orang untuk memberikan sahamnya begitu saja.
“Jadi, yang mau mengomentari soal Blok Mahakam, baca dulu agreementnya (perjanjiannya).  Jangan asal berpendapat, karena komentaritu mudah. Termasuk para anggota DPRD juga, kalau tidak tahu dan mengerti persoalan  jangan ngomong. Bikin rakyat bingung. Makanya, saya instruksikan semua jajaran Pemprov Kaltim jangan ngomong soal Blok Mahakam,” tegasnya Awang Faroek pada  acara Dialog dan Diskusi memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-82 di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (28/10) lalu.
Menurut Awang, selain Blok Mahakam, masih ada blok-blok lainnya yang ingin dikelola pemerintah daerah. Diantaranya Blok Simenggaris, Blok Dondang,  Blok Muara Rapak, dan Si Ganal yang perlu keikutsertaan Kaltim pengelolannya. Blok Mahakam yang saat ini dikelola oleh PT Total E & P Indonesie dan Inpex yang akan berakhir pengelolaannya pada 2017.
"Namun, sesuai dengan ketentuan, untuk mengelola tambang migas ini, ijin pengelolaan harus diajukan sepuluh tahun sebelum kontrak berakhir," ujarnya.
Awang menambahkan, aspirasi pengelolaan Blok Mahakam, telah disampaikan ke Presiden, MenteriHukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Ekonomi. Sehingga saat ini, Kaltim hanya perlu menunggu keputusan Pemerintah Pusat , karena kontrak Blok Mahakam ini akan berakhir 2017.
“Nah, mulai saat ini kita telah melakukan perundingan dengan Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait. Saya tegaskan juga pemerintah itu adalah pemerintah pusat, pemerintah  provinsi  dan pemerintah kabupaten. Jadi ndak bisa kabupaten mau nyelonong sendiri. Kita terapkan One Gate System (menejemen satu pintu),  jadi harus dihargai  bahwa gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” paparnya.
Awang Faroek juga mengingatkan jangan sampai ada bupati melakukan lobi-lobi soal Blok Mahakam, karena dirinya telah meminta menteri-menteri terkait untuk tidak melayani bupati-bupati yang datang menghadap, tanpa sepengetahuan gubernur.
“Saya mewakili Pemprov  Kaltim juga pernah menghadap, Ibu Karen Agustina (Dirut Pertamina) untuk menyampaikan aspirasi dan sambutan yang diberikan sangat baik menyangkut aspirasi Kaltim ini karena memang tekadnya sama untuk  memperoleh hak pengelolaan Blok Mahakam tersebut,”tandas Awang.mar/adv