Implementasikan Pengadaan Pada Jalur Benar

Hadirkan Pakar Nasional, DBMP Sosialisasikan Perpres 54/2010

2010-11-01  07:03:12

SAMARINDA—Mengimplementasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot  Samarinda pada jalur yang benar, paska digantinya Keppres No 80 tahun 2003 dengan Perpres No 54 tahun 2010 yang mengatur pengadaan barang dan jasa dan PP No 59 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no 29/2000 mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi.
Penekanan ini disampaikan Asisten IV H Maryadi S mewakili Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda ketika membuka Sosialisasi Perpres No 54 tahun 2010 dan PP No 59 tahun 2010 yang diselenggarakan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Samarinda dengan peserta mayoritas internal DBMP, ditambah dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Bappeda hingga rekanan di Hotel Mesra Internasional, Sabtu (30/10).
“Harapan saya, semua peserta bisa mengikuti sosialisasi ini dan memahaminya, serta bisa mendiskusikan berbagai persoalan dan item-item yang belum dipahami, sehingga nantinya mengimplementasikannya pada jalur yang benar, dan dalam melaksanakan peraturan pengganti Keppres 80 ini tidak terjadi multitafsir,” ucap Maryadi.
Sementara ketua Panitia yang juga kepala DBMP Dadang Airlangga dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini diantaranya awal melangkah tahun anggaran 2011, sehingga target pembangunan bisa tercapai sebagaimana mestinya.
“Sosialisasi ini sangat penting sebagai acuan kita, seperti kita ketahui Perpres no 54 tahun 2010 yang baru disahkan 6 Agustus lalu, saat ini bisa dikatakan dalam masa transisi. Walaupun sudah ada beberapa tenaga teknis dari internal yang kita kirim untuk diupgrade aturan baru ini. Dengan melaksanakan sosialisasi seperti sekarang ini, anggarannya lebih hemat dan pesertanya pun banyak, serta narasumbernya juga berkompeten,” tandasnya.
Disebutkan pula kegiatan ini juga rangkaian dari Hari Bakti PU yang puncaknya 3 Desember 2010, diantaranya kegiatan donor darah, bakti sosial, kerja bakti dan jalan santai.
Adapun pakar dihadirkan adalah Ir Haris Puradiredja yang merupakan praktisi profesional berpengalaman dalam menggeluti bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama lebih kurang 30 tahun, diantaranya pernah menjabat jabatan strategis, juga sebagai anggota Tim Penyusun Keppres No.80 Tahun 2003, sebagai pembahas UU Jasa Konstruksi / PP No. 28, 29, 30 Tahun 2000, sebagai Pengganti Ahli Hukum Kontark di berbagai Kontrak APBN, APBD, maupun Kontrak Pinjaman/Hibah Luar Negeri, mantan Kepala Pusat Penilaian Pengadaan, Departemen Pekerjaan Umum.
Di awal materinya, Haris cukup menyayangkan dalam sosialisasi ini tidak diikuti aparat penegak hukum. Dimana harapannya supaya penafsiran dan pemahaman terhadap peraturan baru ini sama, sehingga tidak ada yang dirugikan.
Materi pertama yang dikupas Haris, tentang cara mengaplikasikan Perpres No 54/2010 secara cepat dengan resiko kekeliruan sekecil mungkin. “Kita disini bukan akan memperdebatkan Perpres ini, tapi kepada para stake holder di daerah, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan, apabila dalam Perpres ini terdapat ketentuan yang saling bertentangan atau bahkan ketentuan yang membingungkan,” tandasnya.
Dikatakannya terdapat perbedaan-perbedaan ketentuan yang sugnifikan dan substansi antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010. “Perubahan yang dilakukan tidak hanya menambah penjelasan, melengkapi ketentuan-ketentuan yang selama ini dilakukan dan menghidupkan kembali ketentuan-ketentuan yang dulu sudah dinyatakan tak berlaku,” imbuhnya.
Selain mengupas Perpres baru ini, juga dipaparkan tentang Aspek Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa, membedah kasus-kasus dalam pelaksanaan kontrak, materi Administrasi dan Aspek Hukum Kontrak, Perikatan Hukum Kontrak Konstruksi/Non Konstruksi, dan banyak materi lainnya yang dibahas dalam sehari penuh. hms2/adv