Pemprov Harus Beber Soal PT Yudhistira

Pembagiam Saham Terkesan Ditutup-tutupi

2010-11-01  07:31:49

SAMARINDA–Pembagian saham dan keuntungan terkait pengelolaan Blok Mahakam, ternyata menimbulkan pertanyaan dikalangan anggota DPRD Kaltim. Bahkan, kalangan dewan ‘teriak’ agar Pemprov Kaltim segera membeberkan ke publik terkait pembagian saham tersebut, agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
Menurut Bendahara Fraksi Hanura-PDS, Mudiyat Noor, mestinya Perusahaan Daerah (Perusda) PT Migas Mandiri Pratama (MMP) tidak bisa segampang itu menjelaskan hitung-hitungan pembagian saham dan keuntungan dalam pengelolaan Blok Mahakam. Harus ada hitung-hitungan yang rinci terkait pembagian ini. Karena, dirinya sebagai wakil rakyat dan juga rakyat Kaltim ingin mengetahui seperti apa formulasi pembagian saham ini.
“Sepertinya gampang sekali. Asal-usul hitung-hitungannya darimana itu? Ini menimbulkan pertanyaan besar,” kata Mudiyat kepada Poskota Kaltim, Minggu (31/0) kemarin.
Diketahui, dalam pengelolaan Blok Mahakam yang dirancang Direktur Perusda PT MMP, Sofyan Helmi menyebutkan, nantinya Kaltim memperoleh bagianRp 2 triliun, sedangkan mitranya PT Yudhistira Bumi Energi (YBE) Rp 6 triliun per tahun.
Selain itu, Helmi juga sempat menyebutkan bahwa pengelolaan Blok Mahakam akan memperoleh Rp8 triliun dari 15 persen saham sebelum masa kontrak PT Total E&P Indonesie habis pada 2017. “Masih ada yang tidak transparan. Kenapa harus kasak-kusuk soal pembagian saham ini. Kenapa tidak disampaikan saja ke DPRD maupun ke publik . Karena semuanya serba tidak jelas, akhirnya di DPRD terjadi faksi-faksi, yang akhirnya masing-masing wakil rakyat mencari penjelasan sendiri,” ujar Mudiyat.
Mudiyat juga mempertanyakan, mengapa rancangan kerjasama pemprov dengan Yudhistira tidak disampaikan ke DPRD saja. Karena tidak semua wakil rakyat ini mengetahui detail kerjasama itu. Jika ingin mendapat dukungan DPRD, maka sudah seharusnya seluruh anggota DPRD mengetahui apa yang akan dilakukan Pemprov Kaltim.
Apalagi Pemprov dan DPRD adalah mitra dalam pembangunan, sedangkan Blok Mahakam adalah salah satu aset yang sudah selayaknya DPRD juga ikut memikirkan.
Senada, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Saifuddin DJ menengarai ada yang tidak jelas terkait pengelolaan Blok Mahakam. Pasalnya, Pemprov Kaltim merasa takut-takut membuka pengelolaan Blok Mahakam. “Apa susahnya buka-bukaan. Toh ini untuk kepentingan umum juga. Jangan sampai kondisi seperti ini adalah kejadian yang pernah terjadi di Kutim saat divestasi KPC. Tak satu sen pun akhirnya masuk ke kas daerah, padahal perusda sudah dibentuk. Tapi tidak ada manfaatnya juga,” kata Saifuddin melalui telepon genggamnya.
Saifuddin juga mempertanyakan acuan yang dijadikan dasar penghitungan pembagian saham dan keuntungan tersebut. “Jangan sampai, penghitungan pembagian saham ini sebatas hitung-hitungan yang tak ada acuannya,” ujarnya. fer