APBD Samarinda Cenderung Menurun

2010-11-02  06:20:32

SAMARINDA-Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Samarinda, H Nursobah mengatakan realisasi APBD Samarinda setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Penurunan tersebut sebenarnya merupakan penyesuaian dengan pendapatan daerah yang tak kunjung mengalami peningkatan.
“APBD Samarinda 2010 sebesar 50,38 persen atau Rp1,025 triliun. Selama ini Samarinda menganut sistem anggaran berlebih dengan sistem balancing yang dipaksakan antara silpa dan pendapatan,” kata Nursobah, Senin (1/11) kemarin.
Soal silpa (sisa lebih anggaran tahun lalu,red), kata Nursobah, akan selalu berhubungan dengan  pembiayaan. Pembiayaan  adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
“Anggaran pemerintah merupakan informasi keuangan yang membahas rencana yang berhubungan dengan uang, bagaimanamemperoleh uang dan bagaimana mempergunakan uang tersebut seperti disebutkan dalam perundang-undangan. Salah satu fungsinya yang penting adalah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan,” ungkapnya.
Menurutnya, bila renacana tersebut telah dilaksanakan maka anggaran menjadi kenyataan yang disebut realisasi anggaran. Karena uang sangat penting dan langka maka harus ada perangkat bagaimana mengamankan penerimaan dan memanfaatkan uang yang diperoleh untuk kepentingan rakyat banyak sebagai salah satu kriteria dalam negara demokrasi.
“Realisasi anggaran merupakan perangkat untuk tujuan tersebut yang disusun sebagai salah satu jenis laporan keuangan yang disiapkan oleh pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut tentang silpa dikatakan Nursobah, bahwa silpa yang sebenarnya nihil telah menjadi momok bagi SKPD untuk melakukan pembelanjaan. Secara umum keinginan untuk belanja yang tinggi kuranglah tepat diartikan sehingga pembiaran yang dilakukan oleh tim desain ekonomi Pemkot Samarinda menjadi berlebihan.
“DPRD Kota Samarinda menyerukan untuk menyetop belanja berlebihan sambil melupakan proyek multiyears yang terlalu dan sangat membebani untuk beralih yang realistis,” katanya.
APBD 2011, kata dia lagi, harus menatap masa depan warga yang butuh akses  jalan yang baik, drainase yang sistemik mengikuti aliran air yang alamiah, anggaran pendidikan yang lancar, dana kesehatan masyarakat yang terjamin.
“Penuntasan masalah listrik dan air tak boleh jadi hambatan disamping perlunya kadis (kepala dinas, Red) yang visioner, mampu mentranslate keinginan warga agar Samarinda menjadi kota  metropolis sebagai wujud ibu kota Kaltim,” paparnya.
Kembali dijelaskan, Pemkot Samarinda tak perlu khawatir jika APBD masih “setback”. Tapi disiapkan instrumen anggaran kedepan yang lebih  agresif meraih kemajuan kota dalam segala bidang.
“Jika harus kerja keras maka DPRD Samarinda siap menjadi mesin katalisator bagi pembangunan kota dengan program percepatan dan kesiapan untuk melakukan lobby-lobby secara maksimal baik provinsi maupun pusat,” katanya. adv