Bahas APBD 2011 Komisi Minta Dilibatkan

2010-11-04  05:15:00

PENAJAM, Sejumlah anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta agar dalam pembahasan anggaran 2011 mendatang dapat melibatkan komisi-komisi kendati di antara anggota dewan ada yang tidak masuk dalam anggota Badan Anggaran (Banggar), namun setidaknya dalam setiap penyusunan draf anggaran perlu melibatkan komisi-komisi.
Demikian dikatakan salah satu anggota DPRD Kabupaten PPU, Sariman, yang kini duduk dikomisi III bidang Keuangan dan Pembangunan, dia didampingi rekannya H Hamdan, baru- baru ini di Penajam.
Menurut Sariman dan H Hamdan (Komisi III, red), sebelum dokumen RAPBD 2011 dilimpahkan ke Banggar untuk dibahas, terlebih dahulu dibicakaran di tingkat komisi-komisi, sebab komisilah secara teknis yang membidangi program kerja yang berhubungan dengan SKPD sebagai mitra kerja komisi, ini sebagai masukan saja.
Masih menurut Sariman, bila rekan-rekan di Banggar mau melibatkan rekan-rekan di komisi,proses awalnya sebelum dokumen RAPBD dibahas, rekan-rekan di komisi sudah tahu dan bila ada yang krusial menyangkut sejumlah item anggaran kegiatan pembangunan ia mempersilakan pembahasannya dilanjutkan oleh Banggar yang punya kewenangan.
Senada dengan Sariman, H. Hamdan, meminta setiap pembahasan anggaran perlu melibatkan lintas komisi, apa yang disarankan pak Sariman itu memang benar, perlu dipertimbangkanlah sebab dalam setiap pelaksanaan APBD setelah disahkan, komisi-komisi yang akan mengawasi kinerja SKPD-SKPD dilingkup pemkab PPU.
Sementara ini, menurut dia, dalam pengajuan draf APBD selama ini yang dibahas Banggar DPRD bersama Panggar Eksekutif, berapa alokasi anggaran untuk setiap SKPD, komisi tidak pernah tahu namun, kalau sejak awal komisi dilibatkan dalam pembahasan maka komisi menjadi tahu, ini penting sehingga setiap anggota atau fraksi bisa mengikuti perkembangan dimaksud.
Selain itu, Hamdan, politisi PAN juga berharap mekanisme pembahasan anggaran jadwalnya diajukan lebih awal misalnya tiga bulan sebelum pelaksanaan anggaran tahun berjalan habis, draf anggaran baru seperti PPAS diajukan sekira bulan Juni, sehingga rentang waktunya cukup memadai untuk mempelajari setiap usulan SKPD-SKPD yang masuk dalam draf anggaran.
"Dengan cara itu akan lebih baik karena waktunya cukup panjang, jadi kita bisa pelajari setiap program kerja yang diusulkan SKPD-SKPD, nggak seperti sekarang buku setebal PPAS mana bisa selesai dipelajari dalam waktu singkat," jelas Hamdan dibenarkan Sariman. max