Panlang dan PL Dinas PU Bulungan Diduga Sarat KKN

2010-11-08  06:11:23

TANJUNG SELOR- Panitia Lelang (Panlang) serta Pemilihan Langsung (PL) terhadap berbagai proyek yang di laksanakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bulungan diduga sarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pasalnya, pelaksanaan Lelang serta Pemilihan dan Penunjukan Langsung  yang di lakukan panitia lelang di Dinas PU Bulungan tidak sesuai dengan system dan mekanisme serta prosedur yang berlaku.
Hasannudin Mantan Anggota DPRD Bulungan periode sebelumnya, kepada Poskota Kaltim Sabtu (6/11) lalu menuturkan kekecewaannya terkait terjadinya ketidakberesan Dinas PU Bulungan dalam melakukan proses Pemilihan Langsung atas berbagai proyek yang akan di laksanakan di tahun 2011 mendatang.
“Dinas PU Kabupaten Bulungan terkait dengan proyek yang di lakukan dengan system penunjukan atau pemilihan langsung membagikan proyek tersebut bukan kepada CV atau perusahaan yang ada di Kabupaten Bulungan, namun membagikan proyek tersebut secara individu atau perorang” jelas Hasanuddin.
Hasanuddin menjelaskan, seharusnya jika nilai proyek di bawah Rp 100 juta dan di atas Rp 50 juta harus mengikuti aturan sesuai dengan yang tercantum dalam perda Kabupaten Bulungan, yakni dengan system Pemilihan Langsung (PL) yang seharusnya melalui system pra pemilihan dan hasil seleksi tersebut barulah akan diumumkan nama CV yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Namun kenyataan yang terjadi di PU ternyata tidak melalui tahapan Pra Pemilihan tersebut.
“Kerancuan tidak hanya terjadi pada proses Pemilihan langsung, Panitia Lelang (Panlang) yang ada di dinas PU pun di duga telah menyalahi aturan, sebab Panlang yang ada di dinas PU Bulungan selalu tidak memperhatikan persyaratan ataupun administrasi lengkap yang di miliki peserta lelang khususnya yang berkaitan dengan kondisi di lokasi kerja proyek tersebut” jelas Hasanuddin.
Politisi asal PDI Perjuangan ini menambahkan, pengawasan yang di lakukan PU terhadap pelaksana Proyek tersebut sangat lemah, terbukti dengan ketidak sesuaian kondisi yang ada di lapangan dalam melaksanakan kegiatan proyek, meskipun secara administrasi dan kelengkapan persyaratan yang di laporkan secara tertulis sangat lengkap.
“Kontraktor yang bekerja di lapangan ternyata banyak yang tidak menggunakan alat seperti yang di persyaratkan dalam lelang meski secara administrasi mereka cukup lengkap, nah bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak PU terhadap para Kontraktor nakal tersebut, inikan bisa di kategorikan KKN” tegas Hasanuddin.
Hasanuddin yang akrab di panggil dengan Hasan ini dengan tegas meminta agar instansi terkait khususnya Kejaksaan Negeri Bulungan benar-benar menjalankan dan mengawasi kinerja kontraktor, sehingga selama dalam pembangunan yang di laksanakan betul-betul sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat. vic.