Dana Bagi Hasil Pemkot Selisih Ratusan Miliar

Konsuliasti Banggar DPRD Samarinda ke Kemenkeu

2010-11-08  07:10:04

SAMARINDA-Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Samarinda untuk tahun anggaran 2011 dari Pemerintah pusat, ternyata menyimpan masalah. Persoalannya, data soal DBH dari Pemkot masih selisih dengan data yang dimiliki pusat.
Hal itu diketahui saat Banggar  DPRD Samarinda berkonsultasi ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI, akhir pekan ini.
Menurut Wakil Ketua DPRD Samarinda Hj Fatimah Asy'ari, saat memimpin rombongan Banggar ke Kemenkeu mengatakan, setelah dikroscek ternyata data Kemenkeu triwulan III atau September ini, DBH yang diperoleh Samarinda hanyalah Rp 300 miliar, sedangkan data Pemkot melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyebutkan sudah mencapai Rp 400 miliar lebih. Itu artinya adanya selisih ratusan miliar.
"Selisihnya cukup signifikan sekali sampai ratusan miliar. Kalau seperti itu kan, jelas sudah tak benar sekali namanya. Yang jelas nanti kami akan lakukan evaluasi kembali, terkait DBH ini sebab sangat berkaitan sekali dengan APBD Samarinda ke depannya," kata Fatimah.
Karena itu dia meminta, kepada Pemkot khususnya Panitia Anggaran (Panggar) Eksekutif untuk memberikan data yang sesuai dengan faktanya. Adanya kesalahan data akan sangat berimbas kepada penyusunan anggaran, dan akhirnya akan berimbas banyak kepada pelaksanaan program pembangunan.
"Kalau barangkali selisihnya sedikit, itu hanya kesalahan teknis saja, tapi kalau mencapai ratusan miliar, kan ada apa ini sebenarnya?" ujarnya dengan tegas.
Selain itu, Fatimah atas nama Dewan berharap, target pencapaian dari berbagai sektor agar disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contohnya saja DBH tersebut, targetnya 2010 mencapai Rp 1 triliun, namun kalau yang diperoleh hingga triwulan III masih sekitar Rp 300 miliar, targetnya sudah sangat dipastikan tidak akan tercapai.
"Dari mereka saja laporan triwulan III masih Rp 400 miliar, sudah pasti tidak akan tercapai DBH yang kita peroleh Rp 1 triliun. Apalagi faktanya hasil kroscek kami ke Kemenkeu, ternyata masih Rp 300 miliaran. Target-target pencapaian seperti ini, kami di Dewan sangat berharap Pemkot untuk menyesuaikan dengan fakta di lapangan," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Fatimah juga menyebutkan, jika tidak ada halangan maka dijadwalkan APBD 2011 akan disahkan 23 Desember mendatang. Dan saat ini pihaknya sudah merampungkan hasil-hasil hearing (dengar pendapat) dengan sejumlah SKPD terkait, dalam penyusunan anggarannya.
"Mudah-mudahan tidak molor atau lewat dari Desember 2010. Hal ini tentunya harus didukung oleh semua pihak, khususnya Panggar Eksekutif," tambahnya.
Sementara itu Kepala DPPKAD Burhanuddin, hingga berita ini diturunkan tak bisa dikonfirmasi. telepon selularnya dalam keadaan tidak aktif. adv