Korban Kebakaran Klandasan Tunggu Kebijakan Pemkot

2010-11-09  05:21:23

BALIKPAPAN, Rencana Pemkot Balikpapan membangun rumah susun sewa (rusunawa) yang diperuntukan bagi warga korban kebakaran Klandasan Ulu, Balikpapan Selatan, ternyata menuai protes keras justru dari warga eks kebakaran mereka sepakat menolak pembangunan dimaksud.
"Pembangunan Rusunawa, menurut mereka bangunan itu tidak cocok untuk mereka, terus terang, sejak awal adanya wacana pembangunan rusunawa untuk kami, kami tidak setuju dan menyatakan menolak dan terus terang ada banyak faktor yang membuat kami menolak rencana pembangunan itu," kata Nyoto, Ketua RT 09 Klandasan Ulu.
Seperti diketahui, hari minggu (7/11) siang hampir seluruh warga korban kebakaran Klandasan berkumpul di lokasi bekas kebakaran yang berada di belakang Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Klandasan, puluhan warga sepakat untuk bersama-sama menolak pembangunan rusunawa di kawasan Jl. Siaga, Kelurahan Damai yang diperuntukan buat mereka sebagai korban kebakaran.
Nyoto,  mengungkapkan, ada beberapa faktor yang membuat munculnya penolakan, di antarannya karena keterbatasan jumlah unit rusunawa yang disediakan, kemudian sebagai rusunawa maka pastinya warga akan dibebankan kembali dengan biaya sewa rumah dan ini pasti akan memberatkan kami sebagai warga yang menderita korban kebakaran.
Apalagi rusunawa tidak sesuai dengan kondisi warga saat ini, sebab rusunawa umumnya hanya diperuntukan untuk keluarga kecil sementara warga korban bencana kebakaran ini ada yang punya banyak anak dan cucu lagi sehingga tidak laik untuk rusunawa yang pasti hanya berukuran kecil, jadi yang pasti kami menolak pembangunan rusunawa bagi korban kebakaran Klandasan.
"Apalagi kalau kita disuruh bayar uang sewa lagi, ya kasihanlah kita, sekarang saja sudah susah, terang Nyoto yang dibenarkan puluhan warga lainnya. Begitu juga dengan Arsyad, warga RT 09 lainnya, dia menyebutkan bahwa warga juga kecewa dengan sikap pemerintah kota yang belum mensosialisasikan apapun terkait rusunawa mauupun relokasi korban kebakaran,"katanya.
Ketua RT 10, Murniaty, mengatakan kalau uang sewa rumah dari pemkot Balikpapan sudah habis belum ada penjelasan lain dari pemkot sendiri, dimana kami akan tinggal itu yang menjadi pemikiran kami sekarang, secara jujur kami ingin punya tempat tinggal lagi tapi dimanha sebab lokasi kebakaran tidak boleh dibangun lagi.
Dibagian lain Arsyad mengatakan kalau kasus yang mereka hadapi sekarang ini sebenarnya sama dengan kasus lainnya di Balikpapan seperti kebakaran di Klandasan Ulu tahun lalu dimana lahan bekas kebakaran milik pemeriantah atau negara, korban mendapat penggantian dan belakangan ini mereka masih bisa membangun.
Menurut Nur Kholis, warga RT 8, juga korban  kebakaran mengatakan tidak semua korban bencana yang berstatus sebagai pelajar mendapat bantuan secara merata, diantaranya bantuan dana pendidikan sesuai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA ternyata masih banyak yang belum dapat bantuan dimaksud, ada sekitar 40 anak lagi.
Menurut sejumlah warga korban kebakaran, kalau mereka sudah bentuk Tim 15 terdiri dari perwakilan tiga RT, yakni RT 08, RT 09 dan RT 10 dan sudah bentuk kelompok khusus.
"Warga lainnya mempercayakan pada kami,  karena banyak warga yang hidup terpencar menyewa rumah dibeberapa tempat," ungkap Nyoto.max