Usulan Belanja Pegawai Rp 800 Miliar Dinilai Boros

2010-11-11  07:08:57

SAMARINDA–Usulan Pemprov Kaltim yang mengajukan anggaran belanja pegawai Pemprov Kaltim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2011 sebesar Rp800 miliar, ditanggapi minus dikalangan DPRD Kaltim. Menurut para politisi ‘Karang Paci’ itu, anggaran belanja pegawai tersebut jumlahnya sangat besar dan bersifat boros.
Sekretaris Komisi II, Mudiyat Noor, pihaknya akan melakukan rasionalisasi anggaran belanja pegawai dilingkungan Pemprov Kaltim yang mengusulkan sebesar Rp800 miliar dalam APBD 2011. Menurutnya, untuk belanja pegawai Pemprov Kaltim dengan jumlah pegawai sekitar 7.000 pegawai dialokasikan sebesar Rp800 miliar, merupakan cerminan pemborosan yang dilakukan Pemprov Kaltim.
"Itukan namanya pemborosan. Coba bandingkan dengan anggaran belanja pegawai dilingkungan Pemkot Samarinda yang jumlah sebanyak 20.000 ribu pegawai, hanya Rp 600 miliar. Itu jauh berbeda dengan usulan pemkot," terang Mudiyat, Rabu (10/11).
Dengan perbandingan itu imbuh Mudiyat, akan meminta RKA dinas-dinas agar bisa dirasionalisasikan alokasi anggarannya. "Pasti kita akan rasionalisasikan untuk dibagi ke dinas-dinas atau badan-badan yang anggarannya minim seperti badan lingkungan dan perbatasan," tambahnya.
Untuk itu ia meminta agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera menyiapkan rencana kerja anggaran (RKA) seluruh dinas-dinas agar menjadi bahan pembahasan anggaran pekan depan, sebelum dilakukannya pengesahan anggaran 2011. “Seharusnya jajaran pemprov harus real dan rasional dalam menyusun anggaran. Enggak perlu ditambah-tambahin. Yang harus diingat, kita semua ini membahas anggaran rakyat, jadi jangan yang real saja,” tegasnya.
Senada, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Abdurrahman Al Hasani meminta agar pemprov dalam menyusun anggaran dapat selektif dan tidak terkesan asal-asalan. “Artinya jangan berspekulasi dalam menyusun anggaran. Ya harus profesional lah menyusun anggarannya. Jangan sampai berpikir bahwa kalau dirasionalisasi enggak apa-apa, kalau tidak dirasionalisasi dewan ya untung. Itukan namanya menjebak dewan,” tukas Al Hasani.
Lebih jauh Al Hasani yang juga politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, menjelang pengesahan APBD 2011 Desember mendatang, Banggar dewan akan konsen ‘memelototi’ usulan-usulan anggaran yang diajukan Pemprov Kaltim. “Kita tidak mau ada anggaran yang lolos begitu saja tanpa ada rasionalisasi anggaran. Upaya untuk mengawal pembahasan anggaran ini sebagai bentuk tanggungjawab moral dewan kepada publik di Kaltim,” tegasnya. fer