Sarang Walet di Berau Bergejolak

2010-11-15 18:03:38

2010-11-15  18:04:24

BERAU-Polemik pengelolaan dan pengusahaan goa sarang burung walet di Kabupaten Berau antara PT Walet Lindung Lestari dan masyarakat sekitar lokasi goa sarang burung walet mulai bergejolak. Masyarakat Hulu Sungai Lesan, terdiri dari Kampung Mapulu, Kampung Merabu, Kampung Pana'an menolak pengelolaan sarang burung walet oleh PT Walet Lindung Lestari. Alasannya, selama 12 tahun goa sarang burung walet telah dikuasai secara monopoli oleh PT Walet Lindung Lestari. Ditambah lagi, keberpihakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Berau dan Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim kepada pihak PT Walet Lindung Lestari.
Putusan kedua pengadilan yang memenangkan pihak perusahaan dilatarbelakangi alasan PT Walet Lindung Lestari mengalami gagal panen sebanyak 13 kali, mulai tahun 2001 hingga 2004. Karena, Bupati Berau menerbitkan Surat Keputusan (SK) izin pengelolaan ke perusahaan lain. Akibat 13 kali gagal panen, PT Walet Lindung Lestari mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp133 miliar.
Padahal, kabarnya alasan PT Walet Lindung Lestari yang disampaikan di PN Berau dan PT Kaltim itu bertolak belakang dengan realita dilapangan. Informasinya, PT Walet Lindung Lestari selalu panen di goa sarang burung walet tersebut.
Akibat putusan PN Berau dan PT Kaltim itu, masyarakat tak memiliki kesempatan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) goa sarang burung walet di lokasinya sendiri. Karena, putusan PN Berau maupun PT Kaltim mengisyaratkan kepada Bupati Berau agar menerbitkan SK pengelolaan dan penguasaan kepada PT Walet Lindung Lestari selama 10 tahun berturut-turut.
Ketua Adat Kampung Mapulu Lampars dikonfirmasi media ini membenarkan penolakan masyarakat di kampungnya terhadap pengelolaan dan penguasaan goa sarang burung walet oleh PT Walet Lindung Lestari.
"Selama 12 tahun goa sarang burung walet dikuasai secara monopoli oleh PT walet Lindung Lestari. Apalagi dengan adanya putusan PN Berau dan PT Kaltim, membuat masyarakat sekitar lokasi goa sarang burung walet tak memiliki kesempatan mengelola sendiri SDA di kampungnya itu," ungkap dia.
Padahal kata dia, dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor SK.16/IV/SET-3/2008 memutuskan dengan memerintahkan kepada Direktur PT walet Lindung Lestari untuk segera menghentikan semua kegiatan pemanfaatan sarang burung walet di lokasi goa-goa alam dikawasan hutan negara di Desa Merapun, Desa Merabu, Desa Mapulu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Yang terdiri dari, Goa Gempar, Goa Kulat, Goa Pantauan, Goa Ilas, Goa Ranggasan, serta goa-goa alam di Suaran A, Suaran B dan sekitar lokasi Gunung Suaran pada kawasan hutan negara di Desa Suaran, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor SK.16/IV/SET-3/2008 telah merubah Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor 122/KPTS/DJ-V/1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor 06/KPTS/DJ-IV/1997 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi In-Situ (Penangkaran) Burung Walet pada Goa-Goa Alam di Kabupaten Berau.
"Tapi kenyataannya, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam itu diabaikan pihak perusahaan. Mereka tetap saja melakukan aktifitas kegiatan sarang burung walet itu," tandasnya.
Ironisnya lagi, kata dia, diduga pihak PT Walet Lindung Lestari telah 'dibacking' aparat di Berau. Namun, masyarakat tetap akan melakukan perlawanan.
"Dugaan keberpihakan aparat itu telah dilaporkan ke Satgas Mafia Hukum. Dan, laporan itupun direspon Satgas Mafia Hukum. Dalam surat nomor 367/TL/SG-PMH/X/2010 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,  disampaikan kalau Satgas Mafia Hukum telah mengirimkan surat kepada Kapolri bernomor 034/TL/SG/PMH/III/2010 tanggal 29 Maret dan nomor B.28/SATGAS/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tekait dugaan pelanggaran kode etik oleh aparat kepolisian di Berau. Satgas Mafia Hukum memintaKapolri dapat memberikan informasi terkait perkembangan penanganan pengaduan tersebut," ungkap Lampars.
Selain itu, menurut dia, Bupati Berau telah menerbitkan SK nomor 500/391/-Ek.I/2010 tanggal 1 Oktober 2010 perihal Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau.
Dalam surat itu, kata dia, disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, dan memperhatikan surat dari Persatuan 4 Kampung Hulu Sungai Lesan, yaitu Kampung Mapulu, Kampung Merabu, Kampung Merapun dan Kampung Pana'an, maka setiap pengelola sarang burung walet diwajibkan melibatkan tenaga kerja yang ada pada wilayah/kampung sekitarnya. Lalu, setiap pengelola sarang burung walet berkewajiban memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar dan ahli waris.
"Nah, dalam surat itu disebutkan pula, apabila timbul permasalahan berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet, agar segera diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan. Bila hal-hal itu tak dilaksanakan, maka pengelola dilarang melakukan pemetikan sarang walet dan izin selanjutnya tidak akan diberikan," jelas dia.
WARGA SIAP PERANG
Sementara Ketua RT Kampung Mapulu Ahmad Mustaqim dihubungi melalui telpon selulernya menegaskan bahwa saat ini warga siap siaga dengan segala peralatan yang dimiliki, untuk menghadang pihak perusahaan atau siapapun yang melintas ke perkampungan menuju lokasi goa sarang burung walet.
"Kami siap perang. Kami tak mau diperbudak selama 12 tahun dengan kebohongan dari pihak perusahaan," tandasnya.
Dia juga kecewa terhadap sikap Pemkab Berau. Alasannya, sikap Pemkab Berau tak bisa dipegang. Sehingga masyarakat tak mempercayai lagi. "Kami menduga mereka (Pemkab Berau,red) telah disusupi," katanya.
PRIHATIN
Sementara itu Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mahakam Kaltim Andi Syarifuddin mengaku prihatin terhadap penderitaan masyarakat disekitar lokasi goa sarang burung walet di Kabupaten Berau.
Keprihatinan tersebut didasari atas pengaduan masyarakat beserta sejumlah data yang diterima LBH Kaltim.
"Pemerintah ataupun perusahaan tak seyogyanya berbuat seperti itu. Apalagi kami dapat laporan, kalau perusahaan itu diduga telah dibackingi oknum aparat. Seharusnya, aparat dan Pemkab bisa menjadi fasilitator menyelesaikan polemik itu, bukan justru berpihak kepada perusahaan. Ini patut dipertanyakan. Dan, kami sangat merespon sikap Satgas Mafian Hukum yang menindaklanjuti surat dari masyarakat. Diharapkan pihak kepolisian dapat memperhatikan surat Satgas Mafia Hukum," tandas dia.
MESTI DIMANFAATKAN UNTUK MASYARAKAT
Sedangkan Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Mudiyat Noor mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat sekitar lokasi sarang burung walet, yang telah 'diabaikan' pemerintah dan perusahaan. Seharusnya, potensi goa sarang burung walet di Berau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru 'dikuasai' perusahaan.
"Ini sudah tidak betul. Sumber Daya Alam (SDA) di daerah, semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan malah mengabaikan masyarakat dan dikuasai pihak perusahaan," tandas Mudiyat Noor.
Apalagi kata dia, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) disebutkan bahwa segala kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. "Nah, bisa diartikan sendiri, apabila SDA itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Itu sama saja melanggar UUD," cetus Mudiyat Noor.
Dia menghimbau kepada Pemkab Berau dan aparat kepolisian dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas. sob

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim


New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2453 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...