Fraksi Demokrat Ajak Stakeholder Awasi APBD 2011

2010-11-18   00:38:23

TANJUNG REDEB – Fraksi Partai Demokrat DPRD Berau kini melakukan terobosan baru, mengenai proses demokrasi di Kabupaten Berau. Demokrat mengajak semua lapisan masyarakat mengawal jalannya Perda APBD tahun anggaran 2011 mendatang. Agar di pertengahan jalan tak terjadi kebocoran, dan  pembangunan di Berau tepat sasaran.
Hal ini diungkapkan ketua Fraksi Partai Demokrat pada jumpa pers di ruang fraksinya, Senin (15/6). Bahwa sudah saatnya semua lapisan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, mahasiswa memfokuskan perhatiannya terhadap pembangunan 2011 mendatang di Bumi Batiwakal. Agar persetujuan angota Dewan terhadap Perda APBD Berau Tahun 2011 ini tidak hanya seremonial belaka.
Karenanya dia juga merasa heran terhadap mahasiswa dan LSM yang ada di Berau. Pasalnya, dalam setiap acara rapat paripurna, seperti pengesahan Perda APBD Tahun 2011 kemarin, tak ada yang hadir. Padahal, kata dia, agenda seperti itu perlu disimak, dan perlu di awasi jalannya.    
”Ayo saatnya kita lakukan pengawalan terhadap APBD 2011, supaya SKPD – SKPD yang diberi mandat melakukan penyerapan anggaran ini bisa bekerja maksimal. Bukan kah apa yang disampaikan Bupati suatu keterbukaan pembangunan di Kabupaten Berau,” ucapnya.
Oleh sebab itu kata dia,  konfressi pers seperti ini perlu dilakukan secara rutin, mengingat pers adalah bagian kepanjangan anggota Dewan. Agar anggota Dewan tak terkesan dimata masyarakat hanya bisa datang duduk dan diam, seperti apa yang ditafsirkan masyarakat sekarang.
Ditambahkan Muchlis SH, terobosan ini adalah salah satu memberdayakan masyarakat, untuk melakukan pengawasan langsung terhadap lajunya roda pembangunan di Kabupaten Berau. ” Ya paling tidak bisa dinetralisir lah pembangunan di Berau ini. Karena sejauh ini kan banyak masyarakat yang tidak tahu, sejauh mana serapan APBD itu,” ungkapnya.
Disisi lain, dengan adanya pengawasan pembangunan itu, yang dinilai rawan kesenjangan sosial,  kedepannya masyarakat akan lebih tahu sejauh mana dan apa saja yang dilakukan terhadap APBD 2011.
Untuk itu ia menyarankan kepada LSM, mahasiswa lebih baik menghabiskan waktu melakukan diskusi atau membuat seminar, ketimbang menghabiskan waktu tanpa makna.
” Buat lah forum diskusi, hadirkan nara sumber lakukan kerja sama dengan anggota Dewan atau eksekutif,  kita siap mendukung kok. Sekalipun nara sumbernya dari kita – kita sendiri,” cetus Muchlis.
Namun dengan catatan, pesan H Rustam ST yang kini menjabat Sekretaris Komisi III, dalam forum itu LSM maupun mahasiswa tidak terkonminasi oleh sebuah kepentingan kelompok  atau partai. Agar tidak ada kemungkinan – kemungkinan yang tidak diinginkan oleh masyarakat Berau.
”Kita inginnya kepentingan itu murni dari aspirasi masyarakat, bukan dari siapa – siapa,” tegasnya.
Berkaitan dengan itu  Rustam juga menambahkan, untuk memuluskan kepentingan masyarakat, beberapa usulan eksekutif  anggota Dewan sering kali menyetujuinya. ” Kalau toh itu untuk kepentiangan masyarakat ya kita setujui, kenapa nggak,” ujarnya.
Anwar yang juga menjawabat sebagai ketua Fraksi Demokrat ini menambahkan, bahwa lemahnya pengawasan di Berau ini letaknya di stakeholder, sehingga banyak memberikan kebebasan seorang pejabat yang melakukan kesalahan, sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib.
” Nanti kami tidak ingin mendengar lagi seorang pejabat ditahan gara – gara melakukan  korupsi. Kalau bisa 2011 nanti jangan terulang lagi. Mengingat saat ini banyak pejabat yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.  roz