Optimalisasi APBD untuk Kesejahteraan Masyarakat

2010-11-18  00:51:31

TENGGARONG- Optimalisasi pemanfaatan APBD yang dilakukan Pemkab Kutai Kartanegara adalah dalam rangka mewujdukan visi misi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbangraja) yakni kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan APBD yang dilakukan antaranya adalah mengoptimalkan pengeluaran keuangan, memperketat kas sosial (bansos), meningkatkan SDM profesional dalam mendukung pencapaian program, menuntaskan infrastruktur jalan di seluruh kecamatan, peningkatan pelayanan publik. Hal lain yang perlu juga dilakukan adalah meningkatkan pendapatan berbagai sektor yang berkaitan dengan potensi daerah serta perbaikan kerusakan lingkungan hidup.
Kesimpulan tersebut didapat setelah mendengar paparan Bupati Kukar, Rita Widyasari mengenai RAPBD Kukar tahun 2011 dalam diskusi optimalisasi pemanfaatan APBD yang digelar Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Kaltim di Pendopo Bupati, Senin (15/11).
Dalam paparanya, bupati menyampaikan APBD 2011 dalam berbagai lini  akan menyentuh dan lebih mengedepankan  kepentingan rakyat Kukar, sebagai bentuk upaya mensejahterakan masyarakat sebagaimana visi misi Gerbangraja. Mulai sektor perekonomian, pertanian, pendidikan hingga  pembangunan infrastruktur.
Dikatakan, mengimplementasikan  program itu bukan saja diperlukan  komitmen, dedikasi dan kapabilitas  aparatur pemerintahan akan tetapi keterlibatan rakyat dan semua pihak terkait sangat dibutuhkan. Baik kalangan akademisi, pelaku usaha, LSM dan kalangan swasta.
Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan APBD tersebut, Kukar mendapat banyak masukan dari beberapa pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan dari berbagai disiplin ilmu di Samarinda yang sengaja dihadirkan, seperti Aji Sofian Effendi (pakar ilmu Ekonomi dari Unmul), M Agus Sunarso (pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda) dan  Prof Dr  Ismail Hz dari Unmul Samarinda.
Ketua SPS Kaltim, H Zainal Muttaqin mengatakan, forum diskusi ini merupakan yang pertama dilakukan oleh pengurus SPS Kaltim priode 2010-2014. Menurutnya diskusi ini akan terus berlanjut ke seluruh kabupaten dan kotaota di Kaltim dengan mengangkat isu isu aktual di daerah.
Kegiatan yang digelar SPS tersebut juga bagian dari aspek transparansi pengelolaan APBD yang selama ini masih dianggap kurang terbuka bagi masyarakat.  Karenanya SPS akan menggelar kegiatan serupa di seluruh daerah di Kaltim. yd