Pemprov Dinilai Mengabaikan Kabupaten/Kota

2010-11-22  05:42:25

SAMARINDA–Banyaknya alokasi pembiayaan anggaran daerah di Kaltim yang difokuskan untuk pembangunan mega proyek, menimbulkan pertanyaan banyak kalangan tentang fokus utama alokasi anggaran daerah. Melatarbelakangi pertanyaan yang muncul tersebut, Pimpinan Wilayah GP Ansor Kaltim, menggarap diskusi publik tentang APBD Kaltim 2011 – Pro Rakyat atau Pro Elite, di Coffe Lope Café Jalan Gatot Subroto Samarinda, Sabtu Malam (20/11) kemarin.
Diskusi publik yang digelar tepat pukul 21.00 Wita itu, menghadirkan nara sumber Aji Sofyan (pengamat ekonomi dan akademisi Universitas Mulawarman), Rusmadi (Kepala Bappeda Kaltim), Dahri Yasin (Ketua Komisi I DPRD Kaltim).
Ketua PW GP Ansor Kaltim, Syaparuddin mengaku, latar belakang dari digelarnya diskusi tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab GP Ansor Kaltim melihat alokasi pembiayaan anggaran daerah yang tercermin dari APBD Kaltim belum menyentuh pada kebutuhan publik. “Selama ini, Ansor mengamati alokasi APBD Kaltim belum menyentuh pada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Padahal, subtansi dari penggunaan APBD Kaltim itu diprioritas untuk kebutuhan yang bersentuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tukas Syaparuddin usai diskusi  kepada Poskota Kaltim.
Ironisnya lanjut Syaparuddin yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim itu, Pemprov justeru lebih cenderung memprioritaskan pembangunan proyek mercusuar. “Pembangunan mega proyek sepeti itu yang seharusnya sudah harus diminimalisir oleh pemerintah. Dan kami juga melihat, banyaknya proyek mega proyek itu, bentuk ketidakmampuan pemerintah untuk membedakan antara membuat sejarah daerah dan loyalitas pengabdian untuk masyarakat,” sindirnya.
Dicontohkan Syapar – sapaannya – tentang banyaknya mega proyek yang justeru hanya bersifat mubadzir yakni pembangunan jalan tol yang saat ini selalu dibicarakan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Posisi pembangunan jalan tol itu tambah Syapar, seharusnya saat ini tidak lagi menjadi prioritas pembangunan, jika dilihat dari ide dasar sebagai jalan pendekat yang menghubungkan antara Balikpapan dan Samarinda. Pasalnya, pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) sudah lebih dahulu disetujui untuk diselesaikan.
“Kalau ide dasarnya sebagai jalan pendekat, kan harusnya jalan tol itu tidak prioritas dan tidak perlu dipaksakan. Karena kan sudah ada bandara. Ditambah lagi persoalan Jembatan Mahkota II yang butuh penanganan cepat. Belum lagi pembangunan pelabuhan Maloy yang selalu saja menjadi bahasan utama pemerintah disetiap kali pembahasan anggaran daerah. Kita khawatir, dengan kekuatan APBD Kaltim yang hanya Rp6 triliunan itu, mega proyek tersebut bisa mengkrak semua, karena tidak fokus mana yang lebih prioritas,” bebernya.
Seharusnya imbuh Syapar, Pemprov Kaltim lebih memfokuskan pada pembangunan Kabupaten/kota dengan membuka akses infrastruktur yang menghubungkan antar daerah di Kaltim. “Itu lebih berguna dan efektif untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan di Kaltim. Dan apa yang dilakukan Pemprov saat ini dengan hanya asik mendorong pembangunan mega proyek dengan anggaran besar dan tidak bersentuhan dengan kebutuhan publik, justeru akan mencederai dan mengabaikan pembangunan di kabupaten/kota,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bappeda Kaltim, Rusmadi mengatakan, apa yang dilakukan Pemprov Kaltim saat ini semata-mata untuk membuka akses infrastruktur dan menarik minat investor ke Kaltim. Tidak sepenuhnya mega proyek itu dibebankan ke anggaran daerah katanya, Pemprov juga tengah berjuang untuk mendapatkan bantuan dari APBN. “Dan dari keterangan dari Pak Aji (Aji Sofyan, red) berdasarkan dari national mapping devolepment pemerintah pusat, tiga proyek pembangunan di Kaltim seperti pelabuhan Maloy, BSB dan jalan tol masuk dalam perencanaan anggaran nasional,” singkat Rusmadi. fer