Kesepakatan Bagi Hasil Panen SBW Berikutnya Masih Buntu

2010-11-23  04:51:02

TANJUNG REDEB- Sengketa hasil panen Sarang Burung Walet (SBW) goa Ranggasan yang melibatkan 3 warga kampung, Mapulu, Merabu dan Panaan dengan perusahaan PT Walet Lindung Lestari (Walesta) berakhir dengan kesepakatan pembagian 50:50 dari total hasil panen terakhir. Minggu petang, (21/11), kedua belah pihak sepakat membagi 2 hasil panen seberat 770,09 kg yang kini masih diamankan di Kantor Bupati Berau jalan APT Pranoto Tanjung Redeb.
Ditemui di kantor Bupati, Jentra, dari Persatuan Dayak Borneo Kaltim (PDBK) yang mewakili masyarakat 3 kampung, menyebutkan pada initinya pihaknya setuju dengan pembagian hasil itu. “Itu sudah disepakati bersama oleh perwakilan masyarakat yakni kepala kampung masing-masing dan tokoh adat setempat. Memang sempat ada keberatan dari masyarakat terkait tidak terdeteksinya 13 karung hasil panen yang diduga sudah dibawa pihak perusahaan, tapi itu sudah tidak dipermasalahkan lagi, yang kita bahas adalah kelanjutan dari masalah ini, bagaimana ke depannya agar tidak muncul lagi permasalahan seperti in, itu fokusnya sekarang,” terangnya.
Masyarakat setempat juga meminta agar turut diberdayakan dalam pengelolaan sarang burung sebagai tenaga kerja. Sementara pembahasan  yang masih a lot seperti disampaikannya adalah masalah bagi hasil panen ke depan. Masyarrakat meminta 10 persen hasil panen diberikan kepada tiap kampung. 
“Jadi total 30 persen diberikkan kepada 3 kampung sementara perusahaan hanya mau 10 persen, ini yang masih dibahas,” ungkapnya.
Walesta juga dianggap melakukan kecurangan, dimana melakukan pemetikan sendiri tanpa melaporkan kepada Pemkab Berau. Otomatis Walesta tidak membayar pajak kepada Pemda. Seperti disampaikan salah seorang warga, Walesta melakukan pemetikan sarang sebanyak 7 kali dalam setahun dan hanya melaporkan baru 3 kali panen. “Itu sudah curang namanya,” ungkapnya kesal.
Sementara itu ditemui terpisah, Direktur Pengembangan dan Perlindungan PT Walesta, Hasan Jufri kepada wartawan menjelaskan, apa yang menjadi masalah saat ini adalah buntunya kesepakatan bagi hasil antara 10 dan 30 persen itu.
“Surat keputusan yang diterbitkan Bupati melalui hasil rapat dengan Kapolda belum lama ini dengan poin-poin tertentu menurut kami dibuat berdasarkan sepihak, tapi tetap kami terima untuk menjaga situasi kondusif, tapi nyatanya mereka juga yang mengingkari,” ungkap Hasan.
Terlebih fakta di lapangan, seperti disampaikan Hasan,bahwa SBW Ranggasan hanya masuk kawasan Kampung Mapulu. Sementara 2 kampung lainnya sama sekali tidak menyentuh kawasan SBW. Ia menyebutkan ada indikasi konspirasi untuk menjatuhkan Walesta.
“Mereka ada cukong, ada penghubung, sementara masyarakat sepertinya hanya dijadikan pion saja. Faktanya kepala kampung dan tokohnya sudah sepakat dengan 10 persen itu, mungkin cukongnya yang tidak setuju makanya diingkari lagi,” tegas Hasan.
Dimana disebutkan dalam poin isi kesepakatan itu, bahwa Walesta harus memberikan 10 persen hasil panen kepada masyarakat. “Tidak ada disebutkan masing-masing 10 persen, mereka sudah sepakat di depan Kapolda, Bupati saat itu kenapa sekarang malah ingkar lagi dengan menuntut masing-masing 10 persen itukan tidak benar,” ujarnya lagi.
Belum lagi biaya operasional yang telah dikeluarkan Walesta dalam setiap periode sangat besar. Untuk periode terakhir saja disebutkan Walesta mengeluarkan Rp 1,3 miliar termasuk untuk kontraktor pemetik sarang. Ditanya mengenai langkah kedepan dalam pengelolaan SBW Ranggasan ditegaskan, Walesta tidak ada masalah, melalui hak yang dikuatkan oleh hukum Walesta tetap akan mengelola SBW dimaksud.
Sementara untuk menjawab pertanyaan panen yang dilakukan Walesta adalah 7 kali setahun secara tegas dibantah. Untuk memetik saja kata Hasan harus ada surat ijin petik dari Pemda, juga ijin angkut. “Kalau tidak ada ga ada orang berani beli barang itu,” kata Hasan. as