Cawali Janjikan Kesejahteraan untuk Rakyat Bontang

Pada Debat Kandidat yang Digelar KPU
2010-11-24  04:51:02

BONTANG – Tiga panelis yang dihadirkan KPU Bontang dalam debat calon wakil wali kota (cawawali) Minggu (21/11) lalu, mengkritisi berbagai hal penting. Dari masalah pendidikan hingga tempat rekreasi, dibahas menuju satu komitmen dari para cawawali. Para kandidat berjanji meningkatkan kesejahteraan warga Bontang di berbagai bidang.
Panelis pertama yang memberikan pertanyaan adalah Ketua Dewan Pendidikan Kaltim Bohari Yusuf. Dikatakannya, wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat memberikan dampak besar bagi daerah. Karena biayanya yang besar menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
“Pertanyaan saya, apa yang akan para cawawali lakukan untuk mendukung pendidikan ini. Jangan hanya slogan saja, karena ini memengaruhi APBD karena biayanya besar?,” tanya Bohari.
Menurut cawawali nomor 1 Agung Masuprianggono, anggaran pendidikan 20 persen dari APBD wajib dilakukan supaya bisa menyokong program pemerintah itu. “Itu wajib. Ke depannya semua harus gratis, sehingga kelak tak sepeserpun uang orangtua murid keluar ketika menyekolahkan anaknya,” katanya.
Sementara, Cawawali 2 Rediyono menyebut, setiap daerah sesuai UU memang harus menganggarkan 15-20 persen. “Di Bontang ini katanya pendidikan gratis, tapi masih setengah-setengah. Bahkan program Bontang Cerdas dari pemerintah juga tak tegas menyebut berapa anggaran pendidikan,” katanya.
Sementara jawaban Cawawali nomor 3 Nur Ali Zaidi menyebut bahwa langkah yang akan dilakukannya dengan meningkatkan kesejahteraan guru, hingga peningkatan kualitas guru menjadi S1. Cawawali nomor 4 Hasan Aidil menjawab, pihaknya juga akan mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBD sesuai UU.
“Saya juga akan menghilangkan dikotomi sekolah swasta-negeri, atau pusat-daerah. Saya sudah rasakan sakitnya menjadi orang pusat di daerah (mantan kepala Kantor Kementerian Agama, Red.),” katanya.
Sementara, jawaban cawawali 5 Irwan Arbain, dia menjanjikan 20 persen anggaran pendidikan bakal tetap diberikan. “Kami didukung 12 kursi di DPRD. Kami pasti bisa mematok angka itu, kalau perlu dibuatkan dalam bentuk perda,” katanya.
Jawaban nomor 6 Isro Umarghani, menyebut 20 persen anggaran pendidikan adalah harga mati. “Nantinya kami juga akan meningkatkan kualitas guru, dan memastikan pembangunan pendidikan sesuai renstra dan RPJMD,” ulasnya.
Selanjutnya, para calon mendapatkan pertanyaan dari panelis kedua Sugeng Hariadi, dosen Universitas Mulawarman yang kerap mengkritisi pemerintah di media massa Kaltim. “Inflasi dan pengangguran dua hal paling akut, apalagi adanya korupsi, pasti membuat program tak berjalan. Bagaimana cawawali membuat APBD teralokasi sesuai visi misi, dan piranti apa yang digunakan untuk mengawasi agar tercipta good and clean governance?” tanya Sugeng.
Cawawali 1 Agung M menjawab, dia berjanji akan memangkas pelayanan yang berbelit-belit dan menggunakan azas keterbukaan dan transparansi. “Ke depan pelayanan PNS harus maksimal dan tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan pemerintah dan masyarakat, seperti KKN,” ujarnya.
Sementara, cawawali 2 Rediyono punya pandangan berbeda soal itu. “Semua calon bilang mudah berantas korupsi. Padahal kenyataannya tidak. Orang yang mengawasi korupsi saja ternyata koruptor. Kalau saya, satu rupiah pun pengeluaran dari APBD, harus diketahui gunanya dan harus positif untuk pembangunan,” katanya.
Cawawali nomor urut 3 Nur Ali Zaidi mengatakan, memberantas korupsi itu harus berawal dari niat. “Berangkat dari nawaitu. Kira harus tanamkan pemikiran bahwa korupsi itu malu dan dosa,” katanya.
Sementara jawaban cawawali 4 Hasan Aidil, akan lakukan pengawasan dan memastikan semua pekerjaan dilakukan efektif dan efisien, sehingga tak terjadi pemborosan uang negara. “Saya juga akan pastikan orang dengan golongan yang sesuai yang menjabat. Jangan golongan 4 B dijadikan sekda sementara ada orang dengan golongan 4 C yang sanggup tapi tak diangkat,” ujarnya.
Sementara, cawawali nomor urut 5 Irwan Arbain berani tegas menyebut akan memastikan tidak ada keluarga yang ikut proyek atau tender pemerintahan. “Harus menjadi tugas dan komitmen bersama untuk tidak KKN. Komitmen saya, tidak akan ada keluarga saya yang ikut proyek,” katanya.
Sementara cawawali nomor urut 6 Isro Umarghani menyebut, pihaknya akan memperbaiki moral dengan agama, dan memberikan kebijakan politik menempatkan orang sesuai keahlian dan SDM.***