Anggaran Pertanian Dinilai Masih Minim

Bertolak Belakang dengan Slogan Kaltim Green

2010-11-24  05:16:15

SAMARINDA–Alokasi anggaran disektor pertanian dalam arti luas dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim 2011, yang diposkan sebesar Rp107,8 miliar, dinilai masih minim dari anggaran optimal. Pasalnya, anggaran tersebut meliputi lima instansi terkait dalam sektor pertanian, yakni Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Peternakan.
Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin yang dikonfirmasi Poskota Kaltim, mengaku bahwa anggaran tersebut untuk kepentingan program pertanian dalam arti luas yang tersebar di instansi terkait. “Anggaran sebesar Rp107,8 miliar itu hanya untuk dinas-dinas terkait dengan program pertanian dalam arti luas," ucap Jawad Sirajuddin, Selasa (23/11).
Minimnya anggaran pertanian dalam arti luas itu dinilai Jawad, sangat jauh bertolak belakang dengan semangat program Pemprov Kaltim yang berslogan Kaltim Green (Kaltim Hijau). “Selain program pertanian dalam arti luas untuk membantu para petani, kan juga berimplikasi pada suasana asri Kaltim. Tapi ironisnya, ternyata program itu malah tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai,” tukasnya.
Semestinya lanjut politisi PDK itu, program tersebut dapat menunjang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat maupun warga setempat. Hanya saja beberapa anggota sempat kaget karena alokasi anggaran dana bansos minim. "Yang diprioritaskan hanya Balikpapan dan Samarinda. Sementara dari daerah Kukar, Kubar dan wilayah utara tidak dijadikan prioritas," keluh Jawad.
Sedangkan alokasi untuk program perbaharuan dan perbaikan tata ruang yang sudah rusak akibat penambangan batubara dan penebangan hutan, tidak sebanding dengan kerusakan alam yang ada. "Jangan hanya kampanye saja Kaltim Hijau, tapi mana bukti bahwa Kaltim menggunakan anggaran itu untuk melestarikan sumber daya alamnya," sindirnya.
Disebutkan, anggaran Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan hanya Rp21.877.438.000, Dinas Perkebunan Rp10.467.956.000, Dinas Peternakan Rp11.263.318.000, Dinas Kehutanan Rp48.761.216.000 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Rp15.434.037.000 terbilang sangat minim. "Itu katanya belum termasuk dengan subsidi ke kabupaten/kota," tanya Jawad.
Lebih jauh dikatakan, Pemprov Kaltim lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan infrastruktur yang mencapai 34 persen dari total APBD Kaltim Rp6,2 triliun. "Gimana mau membagikan ke sektor lain, anggarannya saja banyak digunakan untuk proyek infrastruktur," kunci Jawad. fer