Gubernur Minta SKPD Tingkatkan Kinerja

2010-11-25  05:15:04

SAMARINDA-Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak meminta agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus meningkatkan kinerjanya dalam manajemen pengelolaan keuangan. Permintaan itu dikatakan Awang Faroek, menyusul langkah Pemprov Kaltim untuk meraih Wajat Tanpa Pengecualiaan (WTP).
"Penilian terhadap prestasi kinerja kepala daerah oleh publik tidak dilihat dari keberhasilan membangun daerah, melainkan dilihat dari sisi pengelolaan keuangan dan barang. Jadi antara manajemen pengelolaan keuangan dan barang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari laopran kenerja pemerintah daerah, maka dari itu Pemrov Kaltim dalam upaya mendapatakan WTP, kinerja SKPD harus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan dan barang," papar Awang Faroek Ishak, belum lama ini.
Lebih lanjut Awang menjelaskan, guna mendapatkan WTP, maka seluruh SKPD harus tahu apa yang harus dilakukan, yakni harus mampu  mengelola PAD menjadi lebih meningkat, begitu pula dalam pengelolaanya harus terarah dan transparan, selain itu, dalam penetapan dan pengelolaan APBD harus tepat waktu, sehingga dalam pengelolaan keuangan Kaltim yang sebelumnya disclaimer harus berubah menjadi WDP atau WTP.
"Sehingga diharapkan selain SKPD maupun kepala daerah kiranya bisa  melakukan penetapan APBD tepat waktu, hal tersebut tentunya mendapat penilaian yang positif dari pemerintah pusat,  sehingga Kaltim sebelumnya disclaimer, tahun  ini harus bisa berubah, mendapatkan WTP, dan setidaknya WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," jelasnya.
Menurut Awang, Kaltim sebelumnya sudah dua kali melakukan pengesahan APBD tepat waktu, oleh karena itu tahun ini hal itu bisa dilakukan dengan tepat waktu juga, dengan demikian apabila itu dapat dicapai maka pemerintah pusat akan memberikan akademi award dan hal itu tentunya akan menjadi kebanggaan tersendiri baik pemerintah maupun masyarakat Kaltim.
"Bukan akademi awardnya kita kejar tetapi bagaimana pengelolaan keuangan baik ditingkup Pemprov maupun kabupaten dan kota dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari KKN,"jelas Awang. mar