Komisi I Studi Banding Pulau Terluar

2010-11-25  05:16:54

SAMARINDA–Memperkuat posisi keberadaan pulau-puau terluar di Kaltim tetap utuh menjadi bagian dari NKRI, membuat Komisi I DPRD Kaltim melakukan kunjungan studi banding ke Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), sebagai provinsi yang mampu menjaga keberadaan pulau-pulau terluarnya.
Anggota Komisi I, Syarifah Massitah Assegaf yang saat ini masih berada di NAD, melalui telepon genggamnya mengaku, hasil pertemuan kunjungan Komisi I bersama aparatur pemerintah daerah NAD memberikan berbagai masukan produktif agar Kaltim juga mampu menjaga keberadaan pula-pulau terluarnya. “Kita tidak mau lagi ada pulau lain di Kaltim seperti Sipadan-Ligitan yang dicaplok negara tetangga,” kata Syarifah.
“Kami memilih Aceh karena seperti diketahui bahwa Aceh juga memiliki pulau terluar bahkan ada pulau yang berbatasan langsung dengan India,” tambah Syarifah.
Syarifah juga mengungkapkan keinginan Komisi I, untuk mengetahui penanganan pulau terluar di Aceh itu terkait dengan besar anggaran maupun kebijakan. Syarifah selama ini mengakui  pembangunan  pulau terluar Kaltim tidak tertata dan bersifat sektoral. Sehingga tambahnya, agar pembangunan yang dilakukan merata dan tidak tertumpu pada satu sektor saja.
Dicontohkan tentang pengamanan perbatasan merupakan salah satu sektor penting untuk digenjot dalam mempertahankan keberadaan pulau terluar. “Ancaman terlalu besar sehingga wajar aspek pengamanan menjadi  nomor satu,” ucap Massitah.
Atas pertemuan di NAD tersebut, Massitah berharap masukan dari berbagai daerah, membuat Kaltim kedepan menjadikan pengelolaan pulau-pulau terluar di Kaltim lebih memiliki pola, serta arah tepat. “Meski tidak bisa sempurna, paling tidak, masukan itu bisa membuat pengelolaan lebih terarah dan terpola,” sebut Massitah. fer/adv