Penghapusan THL Timbulkan Masalah Sosial

2010-11-26  01:13:46

TENGGARONG-Rencana penghapusan Tenaga Harian Lepas (THL) yang sebelumnya akrab disebut Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Kutai Kartanegara pada tahun 2011 mendatang sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kukar, akan memiliki dampak sosial besar terhadap makin banyaknya pengangguran di daerah yang paling besar APBD di Indonesia ini.
Wakil Ketua FTHK kukar Hamid menyatakan, keputusan adanya penghapusan THL Kukar adalah keputusan sepihak yang tidak ada solusi yang nyata yang sewajarnya ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.“Kami anggap keputusan ini adalah keputusan sepihak tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan dampak apa yang nantinya akan muncul. Yang pasti dampak sosial akan muncul akibat penghapusan ini,” papar Hamid kepada Poskota Kaltim kemarin.
Hamid sangat menyayangkan sekali sikap pemerintah yanga nampaknya tak mau ambil pusing untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian masalah gaji pad atahun 2010 pun, baru dibayar 3 bulan sejak Juli sampai September 2010.”Jika nanti penghapusan dilakukan tidak ada pesongan yang tentu akan diterima T3D yang dibawah naungan FTHK itu berjumlah sekitar 4 ribuan orang,” ujar Hamid.
Menurut Hamid, seharunya Pemkab Kukar memberikan solusi alternatif yang mendukung keperpihak kepentingan kepada tenaga honor Kukar karena hal tersebut berurusan dengan piring nasi orang banyak.
“Ketika proses pemilihan kepala daerah lalu, cukup banyak janji yang diutarakan dan disampaikan. Ketika sudah duduk nampaknya tak jadi kenyataan sesuai dengan apa yang diucapkan dan tak mau mempertahankan keberadaan tenaga honor Kukar,” kata Hamid.
Seperti diketahui, penghapusan THL Kukar ditahun 2011 mendatang  sesuai dengan rencana yang sudah disepakati oleh Pemkab Kukar dengan DPRD pada saat penyampaian laporan KUA PPAS 2011, dalam kesepakatannya penghapusan anggaran untuk Tenaga Harian Lepas dilakukan sebesar Rp.138 miliar, terkecuali untuk tenaga medis dibawah SKPD Dinas Kesehatan dan tenaga guru dibawah SKPD Dinas Pendidikan Nasional.awi
01:13:47