Anggaran 2011 Mengalami Penurunan 36 Persen

2010-11-29  07:05:25

TENGGARONG-Total plafon anggaran Tahun 2011 Kutai Kartanegara mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 36,69 persen sehingga menjadi Rp3,1 triliun. Penurunan tersebut juga diakibatnya adalah proyeksi pendapatan yang mengalami penurunan hingga 33,71 persen, demikian pula pada pos pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan yang disebabkan telah dibatalkannya peraturan daerah tentang retribusi daerah oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut terungkap saat Badan Anggaran Legislatif (Banggar) DPRD Kukar menyampaikan laporan persetujuan KUA PPAS 2011 yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kukar H Awang Ilham yang diwakili Kabag Persidangan Nurhayati Touristiany, S.Sos digedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang.
Kemudian pada belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp2,9 triliun, dan selanjutnya pada pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pada BPD sebesar Rp90 miliar, Pada Perusda Tunggang Parangan sebesar Rp10 miliar dan pada PDAM sebesar Rp25 miliar, sehingga total pembiayaan adalahs ebesar Rp125 miliar.
Selain dari itu pada 2011 juga telah disepakati pengosongan anggaran untukTenaga Harian Lepas (THL) sebesar Rp138 miliar, kecuali untuk tenaga medis dibawah SKPD Dinas Kesehatan dan tenaga pendidik yang berada dibawah Dinas Pendidikan Kukar.
“Untuk rencana pembangunan gedung kampus Unikarta pada 2011 belum dapat dilaksanakan berkenaan dengan status Unikarta sebagai Perguruan Swasta, sehingga dikawatirkan status gedung akan menjadi persoalan dikemudian hari. Oleh karena itu legislatif meminta agar dibentuk tim untuk mengubah status Unikarta dari PTS menjadi PTN (Perguruan Tinggi Negeri).
Kemudian untuk bantuan hibah kepada instansi vertikal, berdasarkan ketentuan tidak diperkenankan, oleh karena itu Badan Anggaran Lesgilatif belum dapat menyetujui hal tersebut, sampai ada jawaban tertulis dari Bina Adminitrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang menjamin hal tersebut dapat dilakukan.
“Pada bidang kesehatanb, perlu diperhatikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat didaerah yang terpencil serta perbandingan rasio antara jumlah puskesmas dengan tenaga medis,” ucapnya.awi/adv