Dana Pendidikan Rawan Korupsi

 Andi Agoes : “Perlu Pengelolaan yang Tepat dan Transparan”

2010-12-01  03:28:28

BALIKPAPAN, Dalam acara Wisuda mahasiswa Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3i) di Hotel Grand Senyiur beberapa waktu lalu, Ketua Borneo Coruption Watch (BCW) H Andi Agoes merasa sangat bahagia. Dimana putri bungsunya Wanda Wulandari Jurusan Busnis Administrasi lulus dengan hasil memuaskan.
“Saya sangat bahagia dan terharu dimana Wanda Wulandari bersama mahasiswa lainnya berhasil lulus, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang tergabung dalam LP3i dimana telah berhasil membina anak didiknya dengan baik, “ujar Andi Agoes.
Andi Agoes juga memuji keberadaan LP3i dimana merupakan salah satu lembaga pendidikan di Balikpapan yang dapat menjawab tantangan dunia kerja. Karena mereka yang lulus banyak diterima dibeberapa perusahaan maupun instansi lainnya sesuai jurusan yang ada seperti busnis administrasi, teknik alat berat, computer akuntasi, banking syariah, hotel, restaurant dan informatika computer.
Terlepas dari itu semua dihadapan wartawan Andi Agoes sedikit menyoroti perkembangan dunia pendidikan di Kaltim pada umumnya dan Balikpapan khususnya. Menurutnya, dunia pendidikan saat ini memperoleh dana 20 persen dari APBN dan APBD provinsi, kabupaten/kota sebagai amanat Undang Undang. Besarnya anggaran tersebut diharapkan mampu menggenjot dunia pendidikan Indonesia untuk menciptakan mutu pendidikan rakyat Indonesia yang lebih baik.
“Besarnya dana pendidikan sebagaimana amanat UU tersebut perlu pengelolaan yang tepat dan transparan. Sehingga dana rakyat yang dipergunakan untuk peningkatan SDM generasi Indonesia dapat terealisasi, “ungkap Andi Agoes yang juga selaku Korwil Kalimantan PKRI ini.
Masih menurut Andi Agoes, pentingnya pengawasan segenap masyarakat terhadap dana pendidikan diperlukan, hal itu sebagai fungsi control. Penggunaan dana pendidikan oleh instansi terkait perlu selalu mendapat respon positif melalui social control, agar dana tersebut tepat sasaran dan bukan penyimpangan yang akhirnya merugikan Negara.
Selain itu, besarnya dana pendidikan saat ini sangat rawan terhadap penyimpangan korupsi. Kurang mampunya instansi pendidikan baik dinas, sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya mengelola dana rakyat tersebut, membuat godaan oknum tidak bertanggung jawab meracuni dunia pendidikan dengan tindakan korupsi.
Ditegaskan Andi Agoes, saat ini Disdik Kaltim telah mengalokasikan untuk SMA Rp. 1 juta dan SMK Rp. 1,5 juta per siswa per tahun, malalui dana BOS Provinsi. Di Balikpapan sendiri, dana BOS dialokasikan Rp. 52 miliar. Dengan rincian Rp. 35 miliar untuk siswa SD dan SMP, sedangkan sisanya untuk SMA dan SMK.
“Kalau ditambah BOS daerah, per siswa bisa dapat Rp. 2,5 juta. Wajib belajar 12 tahun merupakan program Kaltim yang tidak bisa ditawar lagi. Konsekuensinya, pemerintah menanggung seluruh biaya sekolahnya, pokoknya anak Kaltim tinggal sekolah saja. Karena kita tidak ingin terjadi anak yang putus sekolah, dimana setiap tahunnya sebanyak 1744 anak putus sekolah di Kaltim, “uajar Andi Agoes.
Dengan dasar pemikiran tersebut lanjut Andi Agoes, perlu adanya pemahaman pentingnya transparansi dana APBN/APBD bagi sekolah atau penyelenggara pendidikan. Mencegah sejak dini penyimpangan dana pendidikan, memberi wawasan bagi masyarakat pentingnya control pada pendidikan serta menciptakan dunia pendidikan yang bersih terhadap korupsi.edy