Kinerja Perusda Patut Dievaluasi

2010-12-01  03:34:17

SAMARINDA-Anggota DPRD Kaltim wewacanakan mengevaluasi seluruh Peraturan Daerah (Perusda) dan kinerja beberapa Perusahaan Daerah (Perusda). Wacana itu mengemuka dalam Rapat Paripurna, dengan rangkaian sejumlah laporan Pansus. Acara tersebut digelar di Gedung DPRD Kaltim Lantai VI, Selasa (30/11).
Dukungan tersebut direalisasikan dalam bentuk membuat Panitia Khusus (Pansus) berikut komposisi keanggotaan  pansus.
Tentang rencana tersebut, Anggota KOmisi III  DPRD Kaltim, Andi Harun menegaskan untuk perda ditikberatkan pada singkronisasi antara efektifitas dan kesesuaian dengan perundang undangan diatas perda.
Ia tidak menepis bahwa belum pernah ada kajian secara mendetail terhadap seluruh perda, baik inisiatif pemerintah maupun  legislatif.
"Pengkajian ini adalah salah satu fungsi dan tugas dewan. Dalam fungsi ini, dewan akan mengkaji, apakah satu perda masih relevan, atau tidak," tegas Andi.
Sementara  tentang evaluasi kinerja perusda, politisi Partai  Patriot  itu mengungkapkan memiliki fungsi  multiganda.
Salah satu fungsi itu, kata  dia, sangat  penting demi menjaga   likuiditas keungan daerah.
Tidak memungkiri selama ini ukuran kinerja perusda sama seklai tidak berstandar.Akibat  itu, ujar dia, membuat penilain kinerja itu menjadi tidak bernilai.
"Selama ini kinerja tidak tidak memiliki standar. Jika ada, itu tidak tercatat dalam format baku. Akibatnya, ukuran kinerja perusda menjadi tidak maksimal," tegas Andi Harun.
Dia lalu menunjuk kinerja Perusda Melati Bakti Satya (MBS) dan Perusda Perkebunan tak kunjung memberikan hasil optimal.
Kedua perusda, menurut Andi Harun, telah memperoleh suntikan modal senilai Rp5 miliar. Sementara kinerjanya dibawah standar.
"Harusnya dengan suntikan modal  itu bisa  sebanding dengan   keuntungan diperoleh.Ini   tidak bisa mengembalikan modal pokok sudah  kerepotan,"sebut  Andi Harun.
KOndisi itu  papar Andi Harun sangat tidak  "sehat"  dan perlu dilakukan perubahan sehingga  perusda  yang tidak "sehat" bisa segera dievaluasi.
"Ini adalah harapan terbesar agar  anggaran daerah tidak terbebani operasioanl perusda-perusda   tersebut," ucap Andi Harun.
Soal pembentukan pansus, Andi menegaskan, menargetkan 6 Desember 2010 terbentuk pansus berikut  komposisi perwakilan fraksi duduk dalam pansus. "Setelah ada  nama  bisa diserahkan ke  pimpinan  untuk disahkan,"tegas  Andi Harun.
Sementara itu Anggota Komisi III Muhammad Adam mengatakan pembentukan pansus itu dapat mendorong  pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong perusda memiliki daya saing di dunia usaha.
"Sangat penting hal ini direalisasikan agar perusda bisa bertahan ditengah kondisi peraingan usaha yang sengit  seperti sekarang ini," punkas Adam. adv